Kabar Terkini

Bukan Cuma Strategi Budaya


Pada anugerah Penghargaan Kebudayaan 2015 yang diinisiasi oleh Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sedianya akan dilakukan pada tanggal 22 September yang akan datang. Tanggal 4 September lalu telah diumumkan pula beberapa pemenang anugerah ini, di antaranya adalah dua orang musisi yang bergerak di bidang seni musik klasik yakni Ananda Sukarlan dan Avip Priatna dalam kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru. Pada kesempatan ini anugerah puncak Bintang Mahaputera dianugerahkan kepada budayawan Franz Magnis-Suseno.

Namun yang menarik adalah pernyataan tim penilai Mudji Sutrisno, sebagaimana dikutip harian Kompas, “Masyarakat membutuhkan pemerintah yang jelas menentukan strategi kebudayaan untuk kebudayaan yang lebih terarah.” Pertanyaannya adalah apa itu strategi kebudayaan? Dan bagaimana perannya dalam kehidupan bermasyarakat kita?

Peran strategi kebudayaan harusnya tidak pernah terlepas dari signifikansi budaya sebagai sebuah unsur pembentuk masyarakat. Selama masyarakat melihat budaya sebagai sebuah aset yang harus dibina, dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan, budaya menjadi bagian integral dalam masyarakat yang dimandatkan kepada pemerintah untuk pembinaan, pelestarian dan pengembangannya. Di sinilah peran penting Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini.

Peran kebudayaan sedikit banyak memang dipisahkan dari peran ekonomi kreatif sekalipun memang keduanya berkaitan. Peran ekonomi kreatif yang saat ini dikoordinasikan oleh Badan Ekonomi Kreatif memiliki peran sebagai penghubung dan koordinator pengembangan sektor ekonomi yang berpusat pada kegiatan kreatif masyarakat. Karenanya fokus yang dibentuknya adalah bagaimana kreativitas bangsa, salah satunya kebudayaan dapat menciptakan nilai ekonomi. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila fokusnya lebih pada penciptaan kegiatan ekonomi yang sedikit berbeda dengan Dirjen Kebudayaan yang melihat kebudayaan sebagai sebuah elemen pembentuk kehidupan bermasyarakat yang memiliki produk samping seperti kegairahan ekonomi. Maka dari itu, BEK menjadi bagian dari bidang pengembangan ekonomi negara, sedang Kemendikbud menjadi bagian dari pengembangan kebudayaan dalam wawasan kebangsaan Indonesia.

Strategi kebudayaan sendiri adalah sebuah bidang yang harus digarap secara lebih serius oleh pemerintah dengan melihat secara menyeluruh kebutuhan kebudayaan masyarakat sekaligus juga visi terperinci bagaimana pendidikan kebudayaan menjadi fokus dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan dasar dan lanjut, melainkan juga pendidikan masyakarat umum (kelompok umur dewasa) lewat pendidikan informal dan penyediaan dan dukungan akan fasilitas pendidikan dan kebudayaan seperti museum, galeri, gedung pertunjukan, teater, sanggar, perpustakaan, ruang terbuka publik dan pemberdayaan komunitas.

Strategi kebudayaan juga tidak bisa berhenti hanya pada diskursus. Di sekitar kita, baik pemerintah maupun swasta seringkali sibuk berkutat pada kesibukan mendefinisikan apa itu budaya Indonesia dan budaya macam apa yang patut didukung, padahal seringkali lupa bahwa ada aspek praktis struktural yang harus segera dibenahi dan disiapkan jalan tolnya. Kerumitan birokrasi yang seringkali menjadi penghalang perkembangan seni dan budaya harus diterabas dengan tetap menciptakan aktivitas audit yang tepat untuk menjamin ketepatan sasaran dan guna dari aktivitas kebudayaan pemerintah di seluruh Indonesia melalui implementasinya di dinas-dinas kebudayaan di daerah yang pada prakteknya berkoordinasi langsung dengan kepada daerah masing-masing.

Di tingkat pusat, strategi budaya tidak perlu terjun dalam eksekusi langsung, namun lebih kepada menciptakan ekosistem pengembangan yang lebih berpusat pada visi dan arahan serta instrumentasi yang diperlukan. Terlebih di banyak kota besar harus dipikirkan juga bagaimana dapat dibina pengembangan budaya yang bersifat inklusif dan budaya kita bersifat majemuk. Sekalipun turun ke lapis daerah, juga harus disadari kemajemukan budaya adalah sebuah keniscayaan Indonesia yang tidak dapat diterabas dan dianakemaskan salah satunya.

Ketika visi sudah tersedia, harus dipikirkan, langkah konkret yang dilakukan adalah menyiapkan dan menerapkan kebijakan budaya sebagai langkah lanjut dari strategi umum yang digariskan semula. Hingga kini dapat dikatakan kita belum memiliki strategi juga kebijakan budaya yang berlaku secara nasional sebagai pegangan eksekusi arahan budaya nasional. Hingga kini Undang-undang Kebudayaan masih menjadi RUU yang tak kunjung disahkan di DPR. Berikut adalah link dari koalisiseni.or.id berisi Draft RUU tersebut.

Dalam RUU tersebut dicoba didefinisikan kegiatan kebudayaan, perangkat, aktivitas serta elemen-elemen yang ada dalam kebudayaan. Harus dipahami bersama bahwa pengelolaan kebudayaan bukan hanya aktivitas memelihara saja, namun juga mengembangkan dan menciptakan budaya baru. Ini yang tampaknya terlewatkan dalam RUU ini (baca tulisan Koalisi Seni Indonesia), bahwa budaya yang dipahami kini adalah budaya yang dinamis dan tidak terlepas dari interaksi antar elemen dan pengembangan menjadi nadi utama kebudayaan kini.

Visi jangka menengah dan panjang 10-50 tahun ke depan mengedepankan keunikan dan kekuatan bangsa Indonesia, serta statur Indonesia di mata internasional sekaligus menjadi pembentuk identitas kebangsaan yang meski beragam sungguh disadari sebagai bagian dari Indonesia harus jelas tergambar dalam strategi kebudayaan secara umum walaupun mungkin tidak perlu tercantum dalam Undang-undang. Dampak sertaan lintas bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, keilmuan serta pertahanan nasional bisa menjadi pelengkap yang dapat dicantumkan.

Menuju pengelolaan budaya yang lebih baik tidak bisa hanya berpegang pada strategi saja melainkan juga formasi perangkat-perangkat pemerintahan yang bertanggung jawab melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan budaya. Dalam RUU tersebut belum jelas bagaimana strategi budaya ke depan dan siapa yang bertanggung jawab merumuskan strategi budaya tersebut. Penetapan tujuan budaya tidak serta merta membuka jalan rancang bangun kebudayaan. Penyerahan tanggung jawab pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak serta merta memberikan langkah yang mudah diimplementasikan tentang segregasi tanggung jawab yang kepalang tumpang tindih saat ini, walaupun diusulkan pembentukan Kementerian Kebudayaan secara khusus dalam RUU ini.

Hingga kini Draft RUU tersebut belum juga disahkan dan mengingat Indonesia tidak memiliki UU yang serupa sebelumnya, kita masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. Tanpa Undang-undang Kebudayaan, pemberdayaan kebudayaan bergantung penuh pada hierarki peraturan yang lebih rendah, yakni Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden dan memiliki efek struktural yang berbeda. Sustainability dan konvergensi strategi, kebijakan maupun aktivitas pun menjadi pertanyaan berikut yang harus dijawab dari Peraturan Presiden yang bahkan hingga kini hanya sejauh mendefinisikan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditelurkan Presiden dalam membentuk Kemendikbud.

Walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini, perlunya peraturan yang khusus menjadi pegangan kebijakan budaya dan definisi strategis serta implementatif masih dinantikan. RUU tersebut sepertinya nyaris masuk kotak dan kita sepertinya masih harus bersabar menantikan adanya Undang-undang yang mengikat lebih jauh dari sekedar Peraturan Presiden yang berlaku relatif sementara. Peraturan Presiden ini pun tidak serta merta mendefinisikan ruang gerak kebudayaan dalam kehidupan kebangsaan.

Kebijakan budaya nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah eksekutif serta legislatif negara ini. Tapi jika kita baru bergerak setelah mereka menetapkan relnya, sepertinya kita akan jauh tertinggal atau kita terlanjur menjadi bangsa yang lupa berbudaya.

About mikebm (1164 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

1 Trackback / Pingback

  1. Memilih dan Mencermati Perangkat Administrasi Seni | A Musical Promenade

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: