Kabar Terkini

Memilih dan Mencermati Perangkat Administrasi Seni


Minggu lalu kita sudah banyak berbicara mengenai strategi kebudayaan dan juga peranan kebijakan kebudayaan yang menjadi hal yang sentral dalam pengelolaan kebudayaan kita secara lebih menyeluruh.

Kini mari kita menelisik secara lebih mikroskopis aktivitas kebudayaan yang ada saat ini dengan keberadaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik di pusat maupun peranan Dinas Kebudayaan yang menjadi perpanjangan tangannya di daerah. Hampir pasti tanpa adanya kebijakan kebudayaan secara nasional, dinas-dinas ini yang menjadi tulang punggung utama kebijakan kebudayaan yang kita kenal. Melalui desentralisasi pemerintahan, peranan mereka menjadi semakin utama, tapi juga terbukti berat dan tidak dapat bekerja sendirian.

Apakah Dinas Kebudayaan yang bertanggung jawab penuh ataukah perlu dibentuk badan lain yang menjadi tangan pelaksana aktivitas pengelolaan termasuk dalam proses inisiasi hingga pelaporan? Hal ini perlu dilihat dikarenakan Dinas sendiri sudah cukup sulit menentukan kebijakan, dan akan lebih berat tugasnya apabila dibebankan juga fungsi operasional. Banyak negara akhirnya mendirikan sebuah lembaga penyalur subsidi tersendiri. Contoh yang bisa diambil adalah berdirinya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendukung kegiatan penyaluran dana pendidikan yang erat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan. Kebudayaan juga membutuhkan badan yang serupa. Di Inggris, inilah peran Arts Council England.

Selain itu juga perlu dilihat peran komunitas-komunitas kebudayaan dan ekosistemnya dan apakah perlu kelompok-kelompok ini menjadi tangan implementasi aktivitas kebudayaan yang diawasi oleh pemerintah. Batas-batasan birokrasi dan peran pemerintah juga harus terdefinisi dengan baik untuk mencegah tumpang tindih, menjaga transparansi dan otonomi. Apabila komunitas dibutuhkan peranannya, perlu proses yang jelas bagaimana bentuk sokongan dari pemerintah bisa disampaikan secara akuntabel kepada kelompok komunitas swadaya masyarakat tersebut. Praktek seperti ini rawan karena menyangkut keuangan pemerintah yang besar dan cakupannya luas menyangkut banyak pihak, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur, hingga komunitas dan lembaga yang menjadi rekanan pelaksana.

Selain itu, sebuah fungsi audit juga perlu didirikan dan dijalankan untuk memonitor segregasi peran sekaligus integrasi fungsi dari setiap badan-badan pemerintah ini. Lain dari pada itu fungsi audit ini menjadi bagian monitoring alur pendanaan yang berasal dari uang pajak rakyat ini.

Dalam diskusi Meja Bundar Musik awal September di Jakarta, Rence Alfons seorang PNS Budpar Maluku dan juga musisi dan aktivis kebudayaan menyampaikan banyaknya administratur pemerintah bukanlah pihak yang mengerti pentingnya peran kebudayaan bagi daerahnya. Alhasil banyak kegiatan tidak tepat sasaran. Prof. Rahayu Supanggah juga seorang musisi mengatakan bahwa pengembangan festival pun tidak berciri di daerah-daerah, yang berarti juga tidak adanya visi yang jelas dari administratur di daerah yang juga ditekankan oleh Jabatin Bangun.

Banyak kota seperti London, kemudian mendirikan Cultural Strategy Group yang menjadi kelompok kerja di bidang kebudayaan dan strategi budaya yang khusus menjadi penasihat kepala daerah, dalam hai ini walikota, untuk mendapat gambaran akan kondisi kebudayaan, institusi dan elemen lain juga aktivitas yang ada di dalamnya. Bagaimana bekerja sama dengan administratur pemerintahan yang mengerti kebijakan namun tidak tentu paham kondisi kebudayaan dan perkembangannya terkini di suatu daerah juga adalah kunci peran grup ini.

Grup konsultan ini didirikan sebagai bagian dari kantor Gubernur untuk menampung ide dan kemudian membentuk perencanaan pembangunan kebudayaan jangka pendek dan menengah sekaligus memantau implementasinya. Sejumlah aktivis kebudayaan, seniman, institusi, LSM, ini harus sungguh menyadari fungsi dan peranannya bagi perkembangan kota, bukan tempat mengambil keuntungan. Fungsi ini disampaikan oleh Aladin, Co/Vice Chair dari Cultural Strategy Group di Balai Kota London. Saat ini di Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta berperan sebagai rekanan Balai Kota dan dikuratori oleh kalangan seniman. Sudah benar, namun memang belum sepenuhnya mewakili komunitas kesenian dan kebudayaan secara luas dan hingga kini masih terbatas fungsi operasionalnya. Aladin juga menanyakan pertanyaan penting yang harus ditanyakan oleh pengembangan kebudayaan, “Pertanyaannya bukan siapa yang duduk di sini, tapi siapa yang tidak terwakili dalam kelompok ini.”

Di dalam draft RUU Kebudayaan hasil Panja Januari 2014 terdapat usulan untuk diadakannya Komisi Perlindungan Kebudayaan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah, tokoh agama, pakar, kepolisian, dan pakar budaya yang bertugas menyusun dampak negatif kebudayaan dan menerima pengaduan masyarakat dan kemudian mengkaji dan meneliti dampak buruk kebudayaan. Melapor pada presiden, komisi ini bertugas melindungi kebudayaan nasional. Namun dalam fokusnya kini, peran komisi ini menjadi tidak relevan, dikarenakan melihat peran komisi khusus ini sebatas melestarikan budaya dan bukan mencermati tumbuh kembangnya dan menjadi konsultan bagi pemerintah. Beranggotakan 9 orang agaknya komisi nasional ini seakan hanya menjadi polisi kebudayaan yang bisa jadi tidak efektif dan bisa jadi menjadi sarana sensor budaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sepak terjangnya. Lebih mengena apabila dibentuk Komisi Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagai rekan strategis pemerintah untuk mengembangkan budaya dibandingkan Perlindungan Kebudayaan yang tidak jelas otoritasnya.

Debat akan fungsi-fungsi ini akan terus terjadi, dan sebenarnya menjadi bagian dari strategi kebudayaan yang jelas. Membicarakan visi kebudayaan adalah hal yang mendasar, namun membicarakan perencanaan pembangunan dalam sebuah kebijakan adalah yang terberat. Membangun blueprint yang fungsional adalah hal yang paling penting. Apabila ini sudah dilakukan dan desentralisasi berhasil dilakukan di segenap daerah, level keterwakilan kebudayaan yang spesifik akan dapat lebih terjawab dan beban yang saat ini semua terkesan berada di bahu pemerintah akan dapat terdistribusi segera.

Strategi Kebudayaan perlu, tapi lebih penting lagi perencanaan pelaksanaannya dan tercermin dalam kebijakan yang diambil.

About mikebm (1165 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: