Kabar Terkini

Difabel dan Seni, Sudah Sampai Mana?

Parking space for disabled person

Melihat seni dan keterlibatan pihak di Indonesia, nampak bahwa seni dan budaya masih menjadi barang mewah. Hal ini dapat terlihat dari seberapa berkomitmennya pelaku seni bersama untuk pemerintah ingin membuka akses seni dan budaya bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat, termasuk dalam kelompok ini adalah kaum difabel.

Pasal 28 C
1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 H
2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ~UUD 1945 Amandemen

Dalam Undang-undang No.4/1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Undang-undang no.19/2011. Perpu no.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat juga merujuk di pasal 8:Pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.’

Karenanya dapat dikatakan bahwa penyandang cacat berhak mendapatkan akses yang sama untuk mampu menjadi bagian dari aktivitas seni dan budaya. Hal yang paling sederhana adalah dengan menyediakan akses di berbagai aktivitas untuk kaum difabel, karena umumnya kegiatan seni berlangsung di sarana publik/umum dan diperuntukkan bagi umum. Namun sayangnya melihat kaum difabel menikmati sebuah aktivitas seni dan budaya, baik itu pameran, pertunjukan, museum adalah sesuatu yang masih sangat langka.

Katakan penyandang difabel bisa jadi mereka tidak tertarik untuk menonton, tapi sangat mungkin hal tersebut bukan karena permasalahan ketertarikan akan seni, namun kondisi yang menyebabkan mereka merasa terabaikan dalam kegiatan seni dan budaya yang berlangsung. Umumnya kelangkaan tersebut disebabkan oleh ketersediaan aksesibilitas yang sangat rendah dan berkait satu dengan yang lain. Katakan bagi mereka yang membutuhkan alat bantu bergerak, apakah mudah untuk masuk ke dalam galeri misalnya, tanpa ada anak tangga yang menyulitkan mereka bergerak, juga toilet yang mendukung. Dalam dunia pertunjukan teater misalnya, apakah tersedia supertitle bagi tuna rungu yang ingin mengikuti jalannya kisah yang terjadi di atas panggung ataupun penggunaan lampu yang tidak mengganggu bagi yang memiliki keterbatasan penglihatan. Dan penyandang difabel yang lain, tentu membutuhkan asistensi yang berbeda juga dengan golongan difabel lainnya.

Nyatanya dalam dunia seni kita mereka masih tersisihkan. Padahal banyak yang percaya bahwa seni dan budaya harus menjadi kekayaan bagi semua masyarakat. Ketersediaan lift untuk gedung bertingkat misalnya, ataupun ketersediaan objek-objek di museum yang dapat diraba dan dipegang yang dapat meningkatkan keterlibatan kaum tuna netra ketika berkunjung ke museum adalah salah satu contoh kegiatan kesenian dan budaya yang dibuat untuk semakin interaktif bagi kaum difabel. Penggunaan alat bantu dengar ataupun penjelasan audio di ruang pameran misalnya menjadi salah satu cara yang lain.

Namun demikian, cara pandang ini bukan hanya persoalan di sarana dan prasarana seni dan budaya saja, tapi juga melibatkan sarana dan prasarana umum. Dikarenakan kesulitan parkir, kesulitan untuk menggunakan moda transportasi umum, dan bahkan berjalan di trotoar juga mempengaruhi bagaimana kaum difabel ini juga lebih dimudahkan untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk pergi ke tempat aktivitas seni dan budaya. Tidak bisa kita hanya mengharapkan kaum difabel yang memiliki mobil dan suster pribadi saja yang dapat menikmati pertunjukan maupun pameran-pameran seni yang sudah direkayasa untuk dapat lebih melibatkan kaum difabel. Atau yang paling sederhana, adakah toilet yang mampu memfasilitasi kaum difabel ini.

Pasal 27 ayat 2
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ~UUD 45

Di sisi lain, persamaan hak untuk bekerja di bidang seni dan budaya juga menjadi pertimbangan yang lain. Persamaan untuk mengembangkan diri sebagaimana ditulis dalam UUD pasal 28 C dan juga pasal 27 ayat 2 berimplikasi juga pada persamaan hak difabel untuk bekerja di bidang seni dan budaya baik sebagai kreator maupun sebagai fasilitator.

Hingga kini tidak seberapa banyak pekerja seni dan budaya yang berasal dari kaum difabel. Padahal dalam UU no.4/1997 pasal 14 ayat 2 juga dikatakan bahwa setiap perusahaan baik, BUMN, BUMD maupun swasta berkewajiban mempekerjakan sedikitnya 1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang karyawannya. Sebuah peraturan yang seharusnya mengikat bahkan untuk pekerjaan proyek-proyek seni sekalipun. Dan hingga kini sedikit sekali kaum difabel yang mewarnai panggung sebagai seniman maupun menjadi kru di belakang panggung. Musisi tuna netra pun hanya sedikit, mereka yang berkualitas pun lebih banyak mewarnai geladak bus kota sebagai pengamen dibandingkan di atas panggung yang layak. Hal ini selain disebabkan karena buruknya akses pada fasilitas seni dan budaya, juga masih adanya diskriminasi terhadap mereka dalam pekerjaan.

Yang menarik adalah seringkali munculnya tokoh difabel di dalam lakon ternyata tidak diikuti oleh pemilihan casting yang sesuai. Orang yang dapat berjalan bebas memainkan seorang tuna daksa adalah sebuah pemandangan yang biasa kita temukan di panggung-panggung dalam negeri. Padahal tidak ada pemeran yang lebih cocok lagi untuk peran tersebut daripada seorang aktor tuna daksa sesungguhnya. Kisah seorang tuna netra ternyata diperankan oleh orang yang melek dan kerap menjadi bahan tertawaan karena unsur-unsur slapstik kasar yang merendahkan kaum difabel.

Kaum difabel juga tidak banyak dilibatkan dalam tim produksi. Padahal seringkali pekerjaan ini tidak tentu membutuhkan kecakapan tenaga ataupun fisik. Contohnya adalah seorang tuna daksa ataupun tuna netra dapat dilatih menjadi seorang sound engineer. Bidang administrasi seni dan budaya juga juga sebenarnya sangat membuka kesempatan keikutsertaan kaum difabel untuk berkarya di dalamnya, misalnya tuna rungu untuk dilibatkan dalam desain IT dan website ataupun desain, dan beragam kesempatan lain.

Difabel lebih dianggap sebagai sebuah keterbatasan yang secara aneh dianggap mengekang kelompok yang lain, sehingga lebih memilih untuk tidak mengikut sertakan kelompok difabel karena akan membatasi kebebasan orang yang lain. Stigma seperti ini yang sebenarnya lebih mengekang dibandingkan kekurangan fisik itu sendiri; difabel dianggap kaum yang boleh dipinggirkan karena bisa merepotkan yang lain, yang mayoritas.

Menurut Petra Kuppers dalam Studying Disability Arts and Culture di tahun 2014, difabilitas dalam model sosialnya disebabkan oleh interaksi sang penyandang dengan lingkungan sosialnya. Oleh karenanya, kaum difabel bukan berkampanye untuk perlakuan spesial bagi mereka, melainkan akan persamaan hak mereka sebagai warga negara untuk ikut serta sebagai bagian dari masyarakat. Karenanya dituntut Etika Akomodasi dari pihak lain yang mayoritas untuk memberikan ruang kepada kaum difabel ini untuk pemenuhan hak asasi mereka, sebagaimana tulis Terry Galloway dkk. dalam buku Actual Lives and the Ethic of Accommodation in Kuppers.

Judi Marshall dalam bukunya Women Managers menjelaskan adanya tiga tahap untuk tercapainya persamaan hak: Persamaan kesempatan, persamaan kondisi dan persamaan hasil. Persamaan kesempatan adalah adanya persamaan dalam membuka aksesibilitas di institusi dan posisi sosial bagi kalangan tersisih ini. Kemudian apabila ada persamaan kesempatan barulah dapat diusahakan sebuah persamaan kondisi dalam proses yang dilakukan, sehingga bukan hanya persamaan akses saja melainkan, persamaan kondisi secara umum, misalnya persamaan upah dan kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah yang paling radikal, yakni persamaan hasil, bahwa diperlukannya beragam kebijakan yang berbeda untuk berbagai kelompok tersisih ini agar masing-masing mampu mengubah ketidakadilan akses dan kondisi menjadi sebuah hak hasil yang berkeadilan.

Menarik melihat banyak kaum difabel di negara-negara yang memfasilitasi seniman difabel, berekspresi sebagai seniman yang mampu memberi warna yang berbeda dalam kekayaan seni dan budaya nasional. Dunia pun dapat dilihat dan dirasakan lewat kacamata yang berbeda dengan mereka yang dianggap normal oleh masyarakat. Pandangan akan masyarakat dan bahkan konsep diri bisa semakin memperkaya bagaimana keutuhan pandang sebagai manusia.

Dan untuk melihat kita berada di mana saat ini, mungkin walaupun kita sudah meratifikasi Konvensi PBB namun agaknya masih merangkak masuk ke fase pertama. Dan seni dan budaya kita ada di mana dalam proses persamaan hak difabel? Sepertinya masih agak jauh di ujung sana.

About mikebm (1163 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: