Kabar Terkini

Demokratisasi Seni: Seni yang Inklusif


Di dalam pandangan Eropa, seni berangkat sebagai sebuah karya kreatif yang dibina dan didukung oleh aristokrasi dan dipandang memiliki nilai estetika yang lebih tinggi dari kebanyakan karya kreatif yang lain. Sedangkan dalam budaya Nusantara banyak kesenian bersentuhan dengan nilai-nilai spiritual (religio-artistic) dibandingkan estetika semata, seperti diungkapkan Margareth Kartomi (1983).  Selain itu kalangan terpelajar memang memiliki akses yang lebih besar akan seni dibanding kalangan lain sebagaimana dimuat dalam artikel hari Selasa lalu. Lalu seni hanya jadi punya kalangan elit yang masuk dalam lingkaran yang memiliki kapital budaya saja?

Bagi keduanya, seni adalah pemilikan sebagian kalangan saja dan yang lain. Masyarakat memang lebih banyak ditempatkan sebagai penonton yang tidak paham dan tidak mendapat akses.  Karenanya, golongan sosialis kemudian menunjuk bahwa terjadi monopoli seni di sebagian kalangan yang menyebabkannya dipandang sebagai properti kaum elit. Dan monopoli ini haruslah dibongkar agar terjadi keadilan sosial dalam masyarakat termasuk di dalam seni. Dan karenanya demokratisasi seni adalah salah satu proses membuka diri terhadap kukungan kaum aristokrat dan mereka yang berpunya. Dari sudut pandang lain, kaum liberal juga mengintip dengan pandangannya bahwa seni haruslah menjadi milik setiap individu sehingga lingkaran elitis yang mel

Sebagai kekaryaan yang dilihat sebagai sebuah kekayaan budaya/kapital budaya seturut pemikiran Bourdieu, umumnya hadir dorongan besar bahwa akan proses demokratisasi seni di mana seni dapat dan harus dinikmati lebih banyak orang dan lebih banyak pihak dan masuk ke dalam psikis pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Negara menghimbau untuk dilakukannya demokratisasi seni terutama untuk memperluas akses masyarakat terhadap beragam kesenian.

Seni pun diharuskan untuk menjadi semakin inklusif terhadap perbedaan-perbedaan, pertama berangkat dari beragam kelas sosio-ekonomi hingga beragam sosio-kultural. Hal ini di banyak negara Eropa bersamaan dengan proses perubahan sosial dalam jaminan kesehatan, jaminan akses pendidikan dan bahkan tunjangan sosial bagi mereka yang kekurangan di sisi ekonomi dan tidak bekerja dan inisiatif ini banyak dilakukan setelah Perang Dunia II.

Bagi Indonesia, memang langkah ini baru dilakukan dalam pemerintahan SBY yang lalu, pendidikan gratis didorong untuk ada, demikian juga dengan munculnya jaminan kesehatan yang luas lewat kehadiran BPJS. Kehadiran pemerintah saat ini mulai menunjukkan Indonesia mulai bergerak ke arah politik negara kesejahteraan atau welfare state yang mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengusung kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Bagi banyak negara di Eropa perubahan pandangan ini digadang oleh banyak negara Skandinavia di pertengahan abad lalu sebagai sebuah respon akan kekuatan paradigma ekonomi yang hadir saat itu, antara ekonomi liberal dan sosial demokratik. Di sini peran serta negara menjadi vital dalam menggiatkan kesejahteraan yang didapat dari pajak progresif yang ditarik dari rakyat untuk alasan pemerataan.

Memang di tahun 2015 ini, Indonesia belum banyak melihat pergerakan mengenai tunjangan sosial maupun banyak inisiatif demokratisasi seni. Namun apabila kita meneruskan kerangka berpikir yang sama, demokratisasi seni adalah sebuah keniscayaan, terlebih apabila muncul mosi bahwa seni budaya adalah bagian dari aset bangsa yang harus dimiliki dan diakses oleh seluruh elemen bangsa. Jerman sebagai salah satu negara dengan perhatian sangat besar pada seni dan budaya, mengalokasikan setidaknya 4%-6% dari anggaran nasional untuk kebutuhan seni (Keuchel, Larue, 2011).

Selain dukungan untuk pembiayaan seni dan subsidi yang besar dari pemerintah untuk menggiatkan kegiatan seni berkualitas namun juga murah dan aksesibel, seni pun kemudian merambah pendidikan untuk lebih jauh mengeksplorasi seni yang harus dipropagasikan secara dini kepada kalangan muda. Seni pun menjadi bagian yang cukup integral dalam pendidikan.

Kini pun di Inggris, mosi demokratisasi seni pun semakin berkembang. Mosi inklusivitas tersebut bukan hanya menyangkut seni yang lebih murah dan tersedia di tempat publik tapi juga inklusi terhadap kalangan disabilitas, maupun minoritas yang dapat ditilik dari berbagai perspektif. Keterlibatan mereka dalam seni terutama ‘high art‘ baik sebagai penikmat maupun sebagai pelaku kesenian didorong lebih jauh dan mendapat perhatian utama dalam program-program pemerintah. Kaum marjinal pun juga dibukakan tempat untuk bersuara lewat seni, sebuah usaha yang sangat perlu didukung. Keterwakilan ras, gender, etnis adalah salah satu yang utama kini, selain disabilitas fisik dan mental.

Di Semarang, Gedung Sobokartti menjadi bukti bagaimana politik etis menggerakkan Belanda untuk mulai mengakui kekayaan budaya Jawa di tahun 1920-an dan kemudian membangun sebuah bangsal yang dinamakan Sobokartti. Kisah dimulai dengan inisiatif para pemuda Semarang untuk meminta restu dari Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono VII membagikan kecakapan seni kepada remaja di Semarang. Permintaan pun dikabulkan dengan didirikannya Kridha Beksa Wirama (KBW) di tahun 1918. Tari-tarian seperti serimpi dan bedaya yang dulu menjadi aset eksklusif/elit kemudian mengalami demokratisasi sehingga dapat beredar di luar lingkungan kraton. Gedung Sobokartti menjadi saksi. Proses demokratisasi seni ini mendapat dukungan lanjutan pemerintah kolonial lewat dibangunnya bangsal pertunjukan ini (web Sobokartti, akses 13/10).

Di Indonesia, setelah Sobokartti banyak inisiatif telah berjalan. Dimulai dengan inisiatif Jazz Goes to Campus yang diprakarsai mahasiswa ekonomi Universitas Indonesia untuk memasyarakatkan musik jazz yang dianggap berkelas tahun 1970-an hingga banyak inisiatif lain yang dilakukan kini. Beberapa pihak telah banyak memulainya lewat sanggar-sanggar yang mengajarkan keterampilan seni pada anak-anak jalanan, pertunjukan-pertunjukan gratis di ruang publik, dan mulai berkurangnya bias SARA di atas panggung pertunjukan, meskipun tentunya banyak kelas sosial belum tersampaikan haknya untuk berkesenian.

Namun demikian demokratisasi seni dengan pertimbangannya memasyarakatkan ‘high art‘ menjadi sebuah perdebatan tersendiri. Apakah memang seni itu terbatas hanya pada ‘seni tinggi’? Dan apa pula yang membedakan ‘high art’ dan ‘low art’, seni adiluhung dengan budaya populer dan siapa pula yang menentukannya? Perdebatan ini akan dibahas dalam tulisan berikutnya (terbit 21/10).

Demokratisasi seni adalah sebuah usaha untuk seni yang inklusif. Dan dengan semakin bergeraknya Indonesia ke arah kebijakan negara kesejahteraan saat ini, seni pun harusnya semakin mendapat pengaruhnya juga. Pertanyaannya adalah sudah semakin inklusifkah kita?

About mikebm (1163 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: