Kabar Terkini

Demokratisasi dan Demokrasi Seni: Pro dan Kontra


Dalam tulisan sebelumnya telah dikupas demokratisasi seni sebagai sebuah inisiatif yang lekat dengan konsep negara kesejahteraan. Dicetuskan setelah Perang Dunia II di Eropa, banyak pemerintah di Eropa mencoba mengadopsi konsep negara kesejahteraan ini untuk menunjukkan citranya sebagai negara pemenang, memberikan penghargaan pada rakyat yang secara langsung maupun tidak langsung telah menderita oleh akibat perang besar kala itu. Karenanya seni pun menjadi sebuah alat tukar pemerintah. Baik Blok Barat maupun Timur mendorong agar seni ‘baik’ dapat dinikmati lebih banyak orang.

Namun diskusi untuk demokratisasi seni kini menghadapi tantangannya tersendiri, terutama pada tahun 1960-1970. Di Eropa seturut dengan perkembangan pandangan post-modernisme, dipertanyakan pula, apa itu seni ‘baik’? Debat dari pemikir modern seperti Adorno kemudian menjadi obsolet karena tidak mampu mencari jawab atas pertanyaan ini. Dikotomi baik-buruk, klasik-populer, seakan tidak lagi relevan. Demikian juga pemikiran ini berkembang di dalam diskursus demokratisasi seni. Kriteria apa yang menentukan seni itu ‘baik’ sehingga patut didukung ataupun ‘buruk’ sehingga pantas dibiarkan mati.

Keterlibatan pemerintah yang secara aktif mendukung kegiatan seni yang ‘baik’ menurut kacamatanya, juga dipertanyakan. Apakah pandangan ini malah sebenarnya merupakan sebuah bentuk represi tersembunyi dari pemerintah akan bentuk seni? Di masa perang dunia kedua, Hitler memegang kendali di daratan Eropa dan memutuskan mana seni ‘baik’ dan mana seni ‘buruk’ dan seni ‘yahudi’ yang harus diberangus. Di negara-negara sosialis-komunis, hal tersebut juga terjadi. Dengan dana yang besar, pemerintah hanya mendukung seni yang menguntungkannya secara politis. Rezim Stalin terkenal lewat bagaimana pemerintah menyensor dan bahkan memenjarakan seniman karena seninya dianggap opresif dan dituduhkan cenderung makar. Dalam seni rupa, abstrak dilarang, demikian juga musik atonal, tari baru bernafas jazz ballet juga dilarang karena dianggap kebarat-baratan. Problem yang harus dijawab adalah apakah itu seni ‘baik’? Dan adakah seni ‘buruk?

Selain dari pada itu juga muncul pemikiran bahwa siapa yang kemudian dianggap berkuasa di atas sana yang menentukan mana yang tergolong sebagai seni mana yang tidak. Kalangan petinggi seni di Eropa hingga kini dianggap pre-dominan pria, kaukasia, dan berasal dari kelas menengah. Dengan demikian semakin dipertanyakanlah pandangan seni macam apa yang termasuk dalam kanon seni yang didukung dan dibukakan aksesnya sebagai sebuah proses demokratisasi ataukah malah sebuah pemaksaan bentuk budaya tertentu yang dianggap ‘adiluhung’. Di manakah tempat seni para imigran ataupun warga keturunan apakah mereka akan juga didukung secara setara? Demikian juga apakah warga keturunan Afrika secara tidak langsung dipaksa untuk menikmati seni yang jauh dari budaya asli mereka lewat sebuah inisiatif bernama demokratisasi seni dalam pendidikan?

Maka dari itu, di tahun itu muncul kritik yang cukup luas akan demokratisasi ‘seni’. Demokratisasi seni ini dianggapnya rentan dengan kepentingan, dan bahkan politik kuasa dan tidak lagi mencerminkan semangat estetika yang berkembang di tahun 1960-70an dengan merebaknya budaya pop sebagai arus besar yang juga menuntut disebut sebagai salah satu arus seni. Apa itu seni? Seni dianggap harus mencakup pendekatan multikultural, dituntut pula pandangan seni secara luas tanpa batasan tinggi dan rendah. Memandang estetika pun berubah bahwa segala bentuk kekayaan intelektual adalah seni yang berdiri sama tinggi dan sama-sama berhak untuk dikembangkan.

Karena itu dipilihlah istilah demokrasi seni dalam paper Charles Hutchinson, dimana seni dibuka tanpa sekat nilai untuk menjadi milik rakyat seutuhnya dan bukan demokratisasi seni dalam pandangannya yang sempit untuk menjadi milik orang banyak. Namun, bagaimana seluruh kegiatan kreatif itu dianggap sebagai sebuah seni dan budaya masyarakat yang luas.

Pertanyaan yang serupa juga terjadi di Indonesia, walaupun tanpa perkembangan demokratisasi sebelumnya, yakni, seni macam apa yang akan didukung dan apakah dukungannya pun akan merata antara berbagai seni dan budaya yang berkembang di Tanah Air. Di sisi musik, Sukarno pernah dengan keras menolak musik “ngak-ngik-ngok” dari telinga masyarakat lewat Penetapan Presiden Nomor 11/1963 karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan mendorong demokratisasi musik lenso yang menurutnya lebih menunjukkan karakter seorang manusia Indonesia walaupun kini musik ini hampir menghilang dari peredaran (Denny Sakrie, 2013). Fenomena ini dikatakan bahwa proses demokratisasi ini gagal.

Contoh lain adalah Dewan Kesenian Daerah sebenarnya dibentuk sebagai pelindung kebebasan berkarya bagi para seniman yang didirikan pada masa Orde Baru. Posibilitas represifnya pemerintah kala itu telah dilihat oleh banyak seniman sehingga banyak yang bergerilya masuk ke dalam struktur untuk menjamin kebebasan berkesenian itu. Namun dalam prakteknya banyak dewan kesenian ini malah menjadi bagian status quo yang tidak lagi berfungsi dan mendukung kesenian di daerahnya dan menjadi semacam mafia dilindungi kepakaran dalam pemerintah dan menjadi hakim mana seni ‘baik’ dan mana seni ‘buruk’ yang seringkali dipengaruhi sentimen pribadi. Alhasil, dipertanyakanlah otoritas mereka atas seni dan kemurnian tujuan mereka dengan demokratisasi seni.

Pun seandainya dewan kesenian ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik, pertanyaan tentang siapakah yang berada di puncak pimpinan sana yang menentukan seni mana yang layak diakses lebih banyak orang juga akan tetap dilontarkan. Pertanyaan juga kemudian menyentuh soal apakah demokratisasi seni juga adalah bagian dari sebuah bias elit yang berada di atas dan punya kuasa untuk menentukan apa yang layak disebut ‘seni’. Menarik, karena pertanyaan ini pula dan didukung dengan tidak beresnya banyak Dewan Kesenian Daerah dan jajaran pemerintah kolaboratornya, akhirnya lebih banyak seniman memilih bekerja seorang diri, mendefinisikan apa seni bagi mereka masing-masing tanpa keterlibatan organisasi yang sebenarnya dapat mendukung dan memayunginya (kalau berfungsi dengan baik).

RUU Kebudayaan kita pun hampir serupa karena tidak mengenal bentuk dan kreasi baru sebagai bentuk kebudayaan dan kesenian yang tercakup dalam RUU ini. Karenanya terlihat bahwa pandangan budaya dan seni yang dicakupnya masih sangat terbatas dan berfokus pada kekayaan yang bersifat tradisi dan bukan berfokus pada inovasi. Karena kritik ini kita juga melihat bahwa RUU Kebudayaan ini memang belum sempurna dan belum demokratis dalam melihat seni.

Tidak dipungkiri untuk melihat sebuah seni sebagai ranah terbuka bukanlah hal yang mudah terutama bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Dan pada akhirnya seberapapun terbuka sebuah seni, tidak ada seni yang disukai oleh semua pihak tanpa kecuali. Masyarakat dan tiap pribadi dalam iklim demokratis tetap memiliki suara terakhir untuk menyukainya ataupun tidak. Itulah demokrasi.

About mikebm (1165 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

2 Comments on Demokratisasi dan Demokrasi Seni: Pro dan Kontra

  1. Saya sedang memikirkan hal yang sama yang dibahas di tulisan ini. Demokratisasi semu. Kata kuncinya adalah ‘status quo’:

    “Namun dalam prakteknya banyak dewan kesenian ini malah menjadi bagian status quo yang tidak lagi berfungsi dan mendukung kesenian di daerahnya dan menjadi semacam mafia dilindungi kepakaran dalam pemerintah dan menjadi hakim mana seni ‘baik’ dan mana seni ‘buruk’ yang seringkali dipengaruhi sentimen pribadi.”

  2. Mmg beragam sih mas cara kita menyikapinya. Dan yg harus diberesin sebenernya masalah profesionalisme yang parah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: