Kabar Terkini

Peralihan TIM dan GKJ: Kebijakan Baik atau Sumber Kekhawatiran


Berlalunya bulan Oktober menjadi genapnya pemindahan tangan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (BP PKJ) dan seluruh aset yang dikelolanya ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesenian Jakarta (UPT PKJ). Aset yang termasuk di sini adalah Gedung Kesenian Jakarta yang bersejarah dengan Taman Ismail Marzuki yang hidup. Proses pindah tangan yang telah terjadi bulan Maret lalu berlarut-larut hingga kini kabarnya belum sepenuhnya usai dan masih meninggalkan tanya, padahal proses ini telah diinisiasi sejak akhir tahun lalu.

Dengan dilantiknya Isti Hendrati sebagai Kepala UPT PKJ TIM dari kalangan pegawai negeri sipil di awal Januari lalu menggantikan Bambang Subekti Kepala BP PKJ TIM dari kalangan seniman sebenarnya proses perpindahan berjalan terlalu berlarut-larut hingga kini. Dimulai dengan disahkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta no.109 tahun 2014, Pemerintah DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan asetnya berupa Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki berdasarkan usulan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar seluruh aset DKI dikelola oleh Pemerintah Daerah. UPT PKJ TIM akan berlindung sepenuhnya di bawah Pemda dan akan menerima anggaran langsung dari APBD untuk pengelolaan fasilitas ini, sedikit lebih baik dan terjamin dibandingkan hibah yang sebelumnya diterimakan kepada BP PKJ TIM yang tidak mengikat. Dengan kebijakan ini sebenarnya TIM akan diuntungkan dengan lebih besarnya tanggung jawab Pemda untuk turun tangan lebih jauh untuk mengelola aset budaya ini. Pun digadang bahwa anggaran yang bisa digelontor kepada aset ini bisa lebih besar, terarah dan pada akhirnya akan lebih terjangkau oleh pengguna dengan penarikan retribusi yang rendah.

Namun kenyataannya, perpindahan pengelolaan ini bermasalah. Banyak kalangan yang kini sudah melihat masih rendahnya pengertian birokrat akan operasional seni dan kesenimanan. Dengan dikelola oleh UPT yang  berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta hingga kini, operasional Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki belum sepenuhnya pulih. Peralihan karyawan dan staf ahli di BP PKJ pun tidak terjadi dikarenakan tidak ada aturan yang menaunginya. Alhasil selama beberapa waktu ini terjadi kekosongan, lemahnya pengelolaan dan penurunan kualitas pelayanan yang terjadi. Sumber A Musical Promenade, flutis Marini Widyastari yang menggunakan Gedung Kesenian Jakarta beberapa minggu lalu pun menyampaikan semakin buruknya kondisi gedung yang didirikan pemerintah kolonial Belanda ini. Walaupun kini dengan retribusi yang lebih murah, sayangnya penurunan kualitas pelayanan yang terjadi. Pegawai UPT yang sering tidak ada di tempat dan sulit ditemui, tidak lagi ada pelayanan pembayaran pajak pertunjukan di tempat adalah sebagian dari permasalahan yang muncul.

Show must go on!” itulah slogan yang tepat dikenakan oleh UP PKJ. Gedung Kesenian Jakarta kini kekurangan pekerja dikarenakan karyawan BP PKJ kini telah dirumahkan, sedangkan pekerja ahli tidak kunjung dapat direkrut. UP PKJ pun akhirnya mencari jalan dengan mengakali peraturan dengan merekrut tenaga ahli seperti penanggung jawab panggung lewat tenaga outsourcing kebersihan dan keamanan dengan gaji UMR, sebuah penghargaan profesional yang rendah sama sekali. Keadaan pun memaksa beberapa pegawai mengambil kesempatan ini untuk tetap bekerja sekaligus untuk tetap memastikan gedung ini tetap operasional. Menurut laporan Kompas, pegawai yang sebelumnya 62 kini hanya terisi 20 orang. Sekalipun bisa jadi diperlukan penataan kembali alokasi sumber daya manusia demi efisiensi, tapi penyusutan hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada kinerja organisasi secara menyeluruh, padahal kalender GKJ masih sudah penuh hingga 6 bulan ke depan.

Apabila GKJ mengalami hal yang demikian, TIM juga mengalami hal yang serupa karena sebagian besar pegawai BP PKJ sudah dirumahkan dan. Beberapa hari terakhir Kompas melaporkan secara terperinci dan mengklaim bahwa bahkan beberapa sanggar yang bermarkas di TIM perlahan membubarkan diri. Anggaran UP PKJ yang kini di angka 5 miliar rupiah memang lebih besar dari hibah yang diterima BP PKJ sebesar 2.5 miliar rupiah. Namun dalam perhitungan BP PKJ, 2.5 miliar itu hanya menutup sekitar 25-32% dari pengeluaran PKJ selama ini. Sisanya ditutup dari retribusi dan hibah dari pihak swasta. Apabila sungguh anggaran menjadi 5 miliar, itu pun tidak tentu menutup 60% dari pengeluaran PKJ selama ini.

Pertanyaan kemudian dilontarkan, apakah dapat PKJ mempertahankan kualitas pelayanan dan keberadaan GKJ dan PKJ sebagai salah satu kiblat pengelolaan pusat kesenian di Indonesia? Lalu kemudian apabila dana tersebut belum mencukupi, pertanyaan berikut adalah bagaimana mampu menjawab kekurangan tersebut tanpa menyalahi peraturan yang berlaku. Apabila menggunakan hibah dari pihak swasta mekanismenya pun harus diperjelas karena UP selama ini beroperasi dengan sokongan anggaran APBD dan retribusi dari pengguna jasa/produk UP. Untuk dicatat, umumnya porsi retribusi ini tidaklah besar karena memang UP dibentuk untuk memperbesar peran serta pemerintah. Apabila UP mendapat budget yang lebih besar, menerima hibah swasta atau juga menarik retribusi yang lebih besar, turunnya kualitas pelayanan dan kualitas venue adalah konsekuensi yang mau tidak mau harus ditanggung oleh publik Jakarta.

Merosotnya pelayanan kini sudah dialami oleh banyak seniman. Meski retribusi lebih murah, UP hanya berperan sebagai pemilik gedung dan tidak memberikan layanan lain yang memudahkan. BP PKJ dahulu memberikan pelayanan yang lebih baik lewat asistensi pembayaran pajak pertunjukan dan penjualan tiket di loket-loket di TIM dan GKJ. Namun kini semua pelayanan tersebut tidak lagi diberikan oleh UP sehingga harus dilakukan sendiri oleh sang seniman yang ingin menggunakan GKJ dan TIM. Pun untuk operasional gedung, ada kabar berhembus bahwa ada biaya lain yang muncul yang harus ditutup oleh penyewa di luar kontrak dengan UP dikarenakan ternyata dengan retribusi murah UP pun kekurangan pekerja untuk mengoperasikan gedung secara optimal, sehingga penyewa butuh menyewa kru dari luar untuk mendukung kru GKJ untuk mengoperasikan gedung. Ini adalah tanda-tanda kekurangan pegawai (understaffed) yang terjadi dan malah akan merepotkan seniman dan pengisi acara karena gedung ternyata tidak memiliki operator yang cukup untuk memastikan gedungnya beroperasi optimal.

TIM juga kini tidak lagi menerbitkan kalender kegiatan mereka karena tidak ada dana ataupun tidak ada pihak yang mengurusnya. Hal yang mendasar saja hingga kini seperti website www.tamanismailmarzuki.com juga belum mencerminkan manajemen terbaru dengan nama kepala terbaru, padahal mengubah tampilan muka bukanlah sebuah hal yang sulit selama ada pakarnya dan ini telah berjalan selama lebih dari 9 bulan sejak pengangkatan. Ini menunjukkan betapa UP PKJ TIM dalam kondisi yang agak mengkhawatirkan. Kepercayaan pegawai internal UP hasil serapan dari BP pun juga masih harus dimenangkan oleh pemimpin UP. Pegawai GKJ pun, menurut Marini Widyastari, cukup pesimis apakah pihak UP (Pemda) mengerti persoalan perawatan gedung kesenian, karena perawatan gedung kesenian butuh penganggaran yang terperinci, seperti biaya restorasi gedung, panggung, backstage, peralatan tata suara, tata cahaya dan instrumen musik.

Karena keterbatasan anggaran saat ini, UP PKJ pun menyatakan cuci tangan untuk penyelenggaraan kegiatan seni, sebagaimana dilansir metrotvnews dan kini hanya mengawasi pengelolaan aset PKJ TIM dan GKJ saja. Pengelolaan kegiatan seni oleh Isti Hendrati dilemparkan kepada Dewan Kesenian Jakarta yang masih memperoleh hibah dari Pemda. Namun demikian, pengawasan oleh para seniman tentunya masih dibutuhkan untuk memastikan geliat DKJ karena DKJ masih sepenuhnya bergantung pada hibah pemerintah sekitar 2.5 miliar per tahun. Sedikit langkah tidak etis saja dari Pemda bisa jadi memasung gerakan DKJ sebagai pengelola kegiatan seni di PKJ.

Kekhawatiran awal bahwa seni akan kehilangan independensinya lewat campur tangan pemerintah daerah dengan berdirinya UP PKJ mungkin bukan kekhawatiran yang besar saat ini. Kini, kekhawatiran warga Jakarta lebih baik diarahkan untuk memastikan bahwa Ibukota negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa dan ekonomi yang berkembang ini masih memiliki sebuah pusat kesenian yang representatif bukan hanya untuk kotanya sendiri, tetapi juga untuk menjadi pusat kesenian yang menjadi contoh bagi banyak wilayah lain di Indonesia. Salah langkah dalam melakukan nasionalisasi Pusat Kesenian Jakarta bisa jadi malah menjadi bumerang bagi kesenian secara umum hingga menjadi bukti kekalahan seni di depan privatisasi liberal yang menjalar saat ini.


Ralat: Berdasarkan data yang didapat A Musical Promenade dari Ahok.org, disebutkan bahwa dana hibah yang didapat BP PKJ TIM adalah 5 miliar dalam setahun (data 2013). Dan pengeluaran pengelolaan TIM adalah sebesar 17 miliar setahun.

 

Iklan
About mikebm (1216 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

1 Trackback / Pingback

  1. Gedung Kesenian Tanpa Visi? Curhat dari Dunia Teater – A Musical Promenade

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: