Kabar Terkini

Birokrasi dalam Manajemen Fasilitas Seni


~ oleh Adisti Ikayanti

Beberapa waktu yang lalu, A Musical Promenade mengangkat sebuah tulisan tentang pemindahan tangan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (BP PKJ) dan seluruh aset yang dikelolanya ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesenian Jakarta (UPT PKJ), di mana termasuk di dalamnya Gedung Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki (TIM). Dalam tulisan tersebut, penulis menjabarkan kekhawatiran yang muncul terhadap proses yang penuh tanda tanya dan berlarut-larut tersebut, terutama melihat masih rendahnya pengertian birokrat akan operasional seni dan kesenimanan.

Yayasan Klasikanan, sayangnya telah sedikit merasakan pil pahit dari peralihan ini, dan ingin sedikit berbagi pengalaman dengan rekan-rekan pembaca sekalian. Sedikit latar belakang untuk memperjelas konteks, Yayasan Klasikanan memiliki misi untuk meningkatkan kualitas musik klasik Indonesia melalui peningkatan apresiasi masyarakat, kualitas musisi, dan pemenuhan fasilitas dan infrastruktur, yang dituangkan dalam Proyek Riset Pemenuhan Fasilitas Seni. Melalui riset ini, Yayasan Klasikanan berharap dapat menyusun sebuah dokumen yang dapat digunakan sebagai:

  1. Peta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur untuk seni di dalam negeri;
  2. Materi advokasi dukungan terhadap seni kepada pemerintah dan sektor swasta;
  3. Referensi untuk pengembangan riset serupa oleh pihak lain di masa mendatang.

Dalam perjalanannya, salah satu tahapan riset yang dilakukan adalah pengumpulan data terkait fasilitas dan spesifikasi beberapa gedung konser pilihan di dalam negeri, demi mendapatkan data dasar yang akan digunakan sebagai materi untuk FGD dengan pengguna fasilitas pertunjukan seni di tahapan selanjutnya.

Seperti yang telah diungkap di atas, sayangnya proses ini tidak berjalan lancar saat tim Yayasan Klasikanan mendatangi Teater Jakarta yang berlokasi di TIM dan Gedung Kesenian Jakarta (GKJ). Proses pengumpulan data menemui kendala yang signifikan, dikarenakan rumitnya proses administrasi dalam memperoleh izin pengumpulan data.

Tim kami memulai proses pengumpulan data di bulan September 2015. Di kunjungan pertama, tim kami diminta untuk memperbaiki surat terlebih dahulu, karena dengan peralihan kuasa yang terjadi, maka surat harus ditujukan kepada Kepala UPT-PKJ GKJ dan TIM. Saat itu, tim kami telah menjelaskan kepada pihak terkait bahwa data yang diperlukan hanya berupa informasi fasilitas dan kelengkapan gedung, sehingga dokumen seperti denah dan brosur sudah dapat cukup membantu. Akan tetapi pejabat terkait tetap meminta pengumpul data untuk mengajukan ulang surat tersebut, dengan alasan demi memenuhi prosedur pelayanan berbasis kinerja yang sedang digalakkan di kalangan pejabat administrasi sejak terjadinya perubahan regulasi pengelolaan pemerintah. Pejabat terkait juga menjelaskan bahwa setelah surat diterima, maka harus ada audiensi terlebih dahulu dengan Kepala Unit, di mana tujuan dari audiensi tersebut juga tidak dijabarkan dengan jelas.

Saat itu, kami bertekad untuk menghormati proses dan aturan yang ada, sehingga tim kami kembali mendatangi lokasi dan mengajukan surat yang sudah diperbaiki, ditujukan kepada Kepala UPT-PKJ GKJ dan TIM, dengan kembali menjelaskan keperluan data yang dibutuhkan dan tujuan dari penelitian tersebut. Apa mau dikata, ternyata hingga tulisan ini dibuat, sama sekali tidak ada respons dari UPT-PKJ GKJ walaupun telah beberapa kali dihubungi kembali. Sementara UPT-PKJ TIM menyatakan bahwa surat akan diproses selama tiga hari, sehingga dalam waktu tiga hari kerja tim kami diminta untuk menghubungi kembali. Lagi-lagi, setelah tiga hari kerja, dinyatakan bahwa surat tersebut belum diproses sehingga belum ada disposisi dari kepala UPT-PKJ TIM ada dan audiensi belum dapat dilakukan. Sama seperti kasus dengan UPT-PKJ GKJ, hingga saat ini tidak pernah ada respons balik dari UPT-PKJ TIM.Taman Ismail Marzuki

Sedikit terhenyak dengan situasi ini, tim kami akhirnya mencoba mencari cara lain. Saat itu kami mencoba menghubungi salah satu anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Tommy Prabowo, untuk membantu mencari celah dalam situasi ini. Sayangnya, tersirat bahwa DKJ pun merasa sulit bekerja sama dengan UPT-PKJ saat ini, sehingga kami kembali ke titik nol.

Tim kami pun sempat mencoba mencari data konsumen ke Biro Pusat Statistik (BPS), namun setelah dihubungi, BPS menyatakan tidak memiliki data yang dibutuhkan.

Akhirnya Yayasan Klasikanan terpaksa mengumpulkan berbagai data sekunder yang ada melalui penelusuran daring. Informasi yang ada di situs www.tamanismailmarzuki.co.id sangatlah terbatas, sementara situs resmi Gedung Kesenian Jakarta tidak lagi aktif. Akhirnya banyak informasi yang diambil dari penelusuran di mesin pencari daring, yang tentunya sangat terbatas.

Kalau dipikir kembali, sebetulnya informasi yang dicari bukanlah informasi yang bersifat rahasia, dan sebagian besar seharusnya memang tertuang di brosur, yang sudah merupakan media untuk disebarkan ke publik. Pertanyaannya, mengapa untuk meminta informasi tersebut secara resmi, diperlukan proses yang panjang, dengan pelayanan yang tidak responsif pula? Ini baru informasi yang mendasar, bagaimana dengan informasi keuangan, yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) seharusnya terbuka untuk publik?

Kami juga menyayangkan ketiadaan atau lemahnya pencatatan data statistik terkait konsumsi acara seni, baik di BPS maupun oleh pihak pengelola gedung konser. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari data pemakaian gedung konser, data penjualan tiket, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk mendukung riset lebih lanjut dan sebagai materi advokasi, demi memperbaiki fasilitas seni yang kita miliki. Tanpa ada data valid di atas kertas, apa yang akan kita bicarakan? Dari mana kita dapat memperoleh pembelajaran untuk perbaikan ke depan?

Namun Yayasan Klasikanan percaya bahwa ini bukan hal yang mustahil untuk diperbaiki. Berbekal niat dan semangat, walaupun dengan terbatasnya kapasitas internal yang dimiliki saat ini dan kurang kondusifnya situasi eksternal, kami ingin terus mengupayakan yang terbaik untuk mendukung upaya penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang seni. Karena kami percaya, kesenian, manajemen, dan litbang perlu berjalan berdampingan, demi mendapatkan pendekatan yang terpadu dan holistik. Dan hal ini perlu dijalankan oleh semua insan seni di Indonesia.

Mari mendukung kesenian di Indonesia, teman-teman. Tidak harus menjadi seniman untuk bersumbangsih kepada kesenian kita. Semua latar belakang profesi dan pendidikan memiliki peran dalam memajukan seni di Indonesia. Sudah saatnya kita semua bergerak bersama, dan bukan terkotak-kotak.

Salam budaya. Salam #Klasikasik!

~ Adisti Ikayanti adalah Koordinator Litbang Yayasan Klasikanan yang memulai perjalanan musiknya sebagai pebiola muda di orkestra remaja di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: