Kabar Terkini

Mengapa Jakarta Perlu Pemerintah untuk Mengelola Pusat Kesenian?


Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesenian Jakarta adalah sebuah inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk kembali bergiat dalam kesenian. Dengan dikukuhkannya Peraturan Gubernur No.109 tahun 2014, keikutsertaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengelola seni memang menjadi lebih nyata, terutama di sisi pembiayaan.

Memang harus ada gertak dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan agar aset-aset pemerintah daerah seperti pusat kesenian harus dibina oleh pemerintah daerah sebagai pemilik utama. Sebelum adanya UPT ini, terjadi kesimpangsiuran bahkan di Taman Ismail Marzuki yang berdiri di bekas Kebun Binatang Cikini atas perintah gubernur Jakarta yang banyak dikenang sebagai salah satu yang berprestasi, Ali Sadikin. Dalam satu kompleks Taman Ismail Marzuki saja beberapa tahun lalu sempat ada dua kepemilikan aset, Graha Bhakti Budaya dan kompleks TIM dikelola oleh Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta yang independen, sedang gedung baru di sampingnya, Teater Jakarta sempat dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta sebelum akhirnya berhasil disatukan oleh lobi Bambang Subekti selaku BP PKJ yang purna tugasnya sejalan dengan terbitnya Pergub No.109/2014 ini.

BP PKJ-TIM yang saat ini bekerja langsung berkoordinasi dengan gubernur walaupun memiliki fleksibilitas dan legitimasinya sendiri. Pengelolaannya selama 40 tahun ini berfokus pada seniman dan dikelola langsung oleh kalangan seniman. Ini yang membuatnya lekat dengan banyak pihak kesenimanan. Sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator, dan pendanaan melalui hibah yang meskipun teratur selama tapi tidak mengikat pemerintah daerah.

Pengelolaan gedung ini diserahkan pada Lembaga Taman Ismail Marzuki, sedangkan Pemerintah DKI Jakarta hanya membina dan mengawasi serta memberikan subsidi atau bantuan keuangan secara material sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah. ~encyclopedia Jakarta.go.id

Pembentukan UPT dan pengambilalihan kontrol oleh pemerintah sebenarnya memperluas kemungkinan pemerintah untuk campur tangan secara langsung. Pemerintah daerah pun berhak untuk kemudian mengalokasikan anggaran secara khusus untuk perawatan dan inisiatif UPT yang dapat lebih dipertanggungjawabkan. Dikarenakan hibah tidak bersifat mengikat — baik penerima maupun pemberi — kontrol penggunaan hibah memang berada dalam area abu-abu, sebuah area yang dipandang Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) harus segera diperjelas untuk mendukung program mereka untuk Jakarta yang makin transparan.

Hibah pemerintah untuk TIM terdahulu memang dapat dikatakan bagai uang lenyap yang tidak tentu dapat diminta pertanggungjawabannya. Hibah ini diberikan langsung dari kas daerah ke BP PKJ-TIM, dan selama lebih dari 40 tahun tidak ada dari pihak pemerintah yang mau ambil pusing untuk memintakan pertanggungjawaban terperinci penggunaan dana ini oleh BP PKJ-TIM. Karenanya tidak heran apabila Ahok pernah melabrak Dewan Kesenian Jakarta dan BP PKJ-TIM tahun lalu karena mereka dianggap badan ‘yang tidak jelas’. Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta juga mengungkap, “Hibah dan bantuan sosial itu diawasi banyak pihak. KPK mengawasi, BPK mengawasi, jadi harus hati-hati,” seperti dilansir CNNIndonesia. Dana hibah Pemerintah Provinsi DKI itu sendiri secara total sangatlah besar dengan kisaran 5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2014 yang dibagikan tanpa pertanggungjawaban dan sarat resiko korupsi.

Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.~ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22/2011

Memang kenyataannya hibah ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun secara terus menerus. Namun demikian beruntung pihak seniman berani maju lalu untuk melobi dan memberikan pandangan yang jelas akan visi, misi dan aktivitas seniman di TIM dan ke mana dana itu disalurkan. Menurut penuturan anggota Dewan Kesenian Jakarta, Aisha Pletscher, Pemprov pun terkaget-kaget bagaimana dengan hibah yang terbilang sedikit itu dapat dioptimalkan untuk berbagai kegiatan seni gratis yang diinisiasikan DKJ. BP PKJ-TIM pun dengan tanggung jawab mengelola kompleks sebesar TIM dapat hidup hanya dengan hibah 5 miliar per tahun (berdasar data tahun 2013), sembari tetap aktif bergerilya mencari sokongan pihak swasta untuk mengisi kegiatan di TIM  untuk menutupi pengeluaran yang mencapai 17 miliar setahun.

Penerimaan hibah terus menerus juga menandakan perlunya keterlibatan pemerintah lebih jauh dalam pengelolaan. Dan hibah yang selama ini diterima sebenarnya adalah sebuah bentuk penghindaran pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan seni, padahal keterlibatannya sangat dibutuhkan. Dengan kehadiran UPT, sebenarnya anggaran akan langsung dikoordinasikan dengan dinas terkait dalam perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bagian dari anggaran operasional APBD, pemerintah provinsi menyadari pentingnya mendukung sektor ini secara lebih nyata. Dengan ini, anggaran UP PKJ yang dikelola langsung birokrat di bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI akan lebih terkoordinir. Anggaran diajukan di dalam Dinas, digodok dan dimatangkan sebelum naik ke pemerintah provinsi dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD pun berhak memiliki hak tanya, menolak maupun menyetujui anggaran ini.

Dalam berbagai diskusi sejak lebih dari 5 tahun terakhir telah dilahirkan berbagai diskusi dan wacana untuk merevitalisasi fasilitas Taman Ismail Marzuki yang di beberapa titik sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Sempat diadakan sayembara oleh Ikatan Arsitek Indonesia untuk desain terbaru dari Taman Ismail Marzuki di tahun 2007. Apabila Anda mengunjungi Graha Bhakti Budaya, Anda akan dapat melihat maket rancangan futuristik dari Taman Ismail Marzuki yang menarik. Namun memang rencana itu seperti membentur banyak persoalan sehingga hanya terlaksana satu fase demi satu fase dan belum menampakkan bentuk utuhnya selama bertahun-tahun. Di lain Gedung Arsip HB Jassin sudah kerembesan bocoran atap dan memusnahkan koleksi-koleksinya yang berharga. Ada harapan bahwa dengan giatnya UP, mimpi pemugaran Taman Ismail Marzuki bisa lebih terkoordinasi dan segera terlaksana.

GKJ1

Perlu dicatat bahwa sejak tahun lalu, Pemerintah DKI Jakarta sedang sibuk menata kembali Kota Tua yang akan dijadikan sebagai bagian dari pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif Jakarta. Tujuh buah gedung peninggalan pemerintahan kolonial akan direstorasi menjadi pusat pertunjukan, diskusi dan pameran seni. Di Institut Kesenian Jakarta juga digaet untuk memeriahkan bagian kota yang bernilai historis namun sering dicap tidak lagi layak untuk dihuni. Dapat dikatakan pembentukan UPT ini adalah jalan tengah transparansi dan kebutuhan pemerintah untuk mampu mendukung sektor ini secara lebih besar.

Apabila proyek revitalisasi Kota Tua dan pembentukan pusat kesenian di Kota Tua berhasil selesai tahun 2017 dan tepat untuk menyambut tamu-tamu Asian Games Jakarta 2018, tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta sebagai pemilik aset dari gedung-gedung kesenian baru itu sangatlah besar. Daftar gedung yang harus dikelola akan membengkak. Taman Ismail Marzuki dan Gedung Kesenian Jakarta adalah fasilitas yang dibina BP PKJ saat ini. Namun daftar ini akan membengkak bersamaan dengan hadirnya tujuh buah gedung baru yang terletak di satu lokasi strategis dan bernilai historis tinggi. Gedung Apothek Chung Hwa, Gedung Jiwasraya, Tjipta Niaga, Kerta Niaga, Gedung Kantor Pos dan Taman BNI adalah beberapa gedung dan lokasi yang akan diberdayakan dan direstorasi yang akan menjadi gedung pertunjukan, diskusi, sarana meeting dan konferensi, sanggar dan ruang pameran.

Kontrol pemerintah pun menjadi sangat krusial untuk memastikan integrasi kegiatan seni dan budaya dalam bingkai ekonomi kreatif yang acap kali didengungkan saat ini. Meski kini lokasi ini digarap oleh konsorsium Jakarta Old Town Revitalization Corp, dalam bidang operasional besar kemungkinan operasi lokasi ini akan diserahkan kembali kepada pemerintah dan dilaksanakan langsung oleh UP yang akan membawahi fasilitas-fasilitas vital seni dan budaya milik publik di DKI. Saat ini UPK Kota Tua hadir untuk mengawasi kegiatan Kota Tua. Dan karenanya apabila TIM dan GKJ termasuk sebagai aset dari Pemda sama seperti Kota Tua, juga harus dipegang oleh UP yang berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana juga UP Kota Tua.

Namun demikian kedudukan UP PKJ ini bernaung di bawah Dinas Kebudayaan, secara politis memang kurang menguntungkan. BP PKJ secara struktur memang berdiri mandiri, namun menjadi mitra langsung gubernur dalam pengembangan seni di DKI. Keberadaan UP PKJ di bawah Dinas menimbulkan kekhawatiran munculnya birokrasi yang dianggap tidak perlu yang malah akan menghalangi perkembangan sektor ini secara umum. Pun posisi lobi seniman menjadi tanda tanya dalam hal pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dikarenakan seniman tidak dalam posisi yang cukup untuk melobi dan hanya akan tergantung dari UP. Kekhawatiran munculnya masalah kinerja dan korupsi menjadi hal yang sangat lekat dalam pandangan masyarakat akan sektor publik. Di sini peran Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta berubah menjadi sangat vital sebagai penyuara aspirasi seniman di Jakarta yang terus memonitor pergerakan UP PKJ. Tidak heran kini Dewan Kesenian Jakarta sedang bergerilya untuk mengukuhkan posisinya lewat Peraturan Daerah dan bukan lagi sekedar pengesahan Gubernur Ali Sadikin sehingga memiliki nilai tawar yang lebih baik namun tetap mempertahankan otonominya. Inisiatif ini juga diikuti berberapa dewan kesenian tingkat provinsi di berbagai daerah.

Kota Tua Jakarta

Kini memang masih terlalu dini untuk menilai akankah keputusan Pemprov Jakarta untuk mengambil alih pusat keseniannya sebagai langkah yang baik atau langkah yang salah. Tapi kenyataannya waktu berjalan dengan sangat cepat dan kini terdengar cukup banyak suara sumbang baik dari seniman maupun publik akan pengelolaan pusat kebudayaan TIM dan GKJ. Publik hanya bisa berharap bahwa transisi tidak membutuhkan waktu lama, dan dengan dijadikannya UP PKJ, seniman berharap peran serta dan sokongan finansial pemerintah di bidang seni bisa lebih giat lagi. Pengelolaan pusat kesenian memang hanya sebagian dari langkah pemerintah, tapi salah langkah sedikit bisa jadi harus dibayar mahal oleh kota ini.

About mikebm (1165 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: