Kabar Terkini

5W1H Kebijakan Kebudayaan


Kebijakan kebudayaan bisa jadi adalah binatang yang mungkin masih gaib di kalangan pelaku budaya di Indonesia, terlebih bagi masyarakat umum. Kebudayaan punya kebijakan? Lewat pertanyaan sederhana 5W1H ini saya akan menulis singkat mengenai kebijakan kebudayaan yang sebenarnya masing-masing bisa dikembangkan menjadi beberapa jilid buku, tapi berikut ini singkatnya:

Apa itu kebijakan kebudayaan?

Kebijakan kebudayaan adalah sebuah bentuk perhatian otoritas dalam perspektif kebudayaan yang dapat berupa dasar-dasar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan kebudayaan yang menjadi bagian yang lekat dengan masyarakat. Di sini kebijakan bukan hanya berbicara mengenai sebuah langkah politik, namun juga melihat kebudayaan sebagai aspek sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan ini sendiri berada dalam manifestasinya yang sempit sebagai bentuk kesenian, maupun juga pemahaman luasnya sebagai cara hidup dan cari pikir masyarakat maupun sub-masyarakat di sekeliling kita. Kebijakan kebudayaan tersebut dapat terumus secara formal maupun secara lisan tentang bagaimana kebudayaan dikelola, termasuk juga perspektif dan opini yang menyertai pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Karena kemungkinan yang begitu besar, banyak pembuat kebijakan kemudian menarik garis batas sejauh mana rentang kebijakan kebudayaan ini dan seberapa jauh keterlibatan mereka yang tentunya akan terus menyebabkan pro dan kontra sebagai suatu yang dinamis dan berproses bersama dengan masyarakatnya.

Siapa yang melakukan kebijakan kebudayaan?

Jawaban yang paling fundamental adalah otoritas. Otoritas di sini juga berlaku secara luas baik pemerintah, dan juga kelompok dan golongan dan dapat diterapkan baik kepada individu, kelompok maupun organisasi yang ada dalam cakupan yang ditentukan otoritas tersebut. Pada prakteknya, kebijakan budaya selalu menjadi bagian dari sebuah kelompok yang mampu mendefinisikan kebudayaannya dan mengambil langkah bagaimana penyelenggaraan subjek kebijakan. Namun sebagaimana kehidupan masyarakat lekat dengan penyelenggaraan negara, maka pemerintah biasanya memiliki peran yang besar dalam menentukan kebijakan kebudayaan. Pergerakan masyarakat dan politik oleh sebab itu juga menyebabkan pergerakan dalam kebijakan yang diambil.

Kapan kebijakan kebudayaan ada?

Kebijakan kebudayaan sebenarnya telah ada sejak awal terbentuknya masyarakat, namun seringkali belum terperinci secara eksplisit dalam pedoman dan regulasi yang tertulis. Semenjak ilmu humaniora berkembang, kesadaran untuk berbudaya juga berkembang, namun kebijakan kebudayaan biasanya muncul setelah pemerintah memaklumi potensi yang dimiliki oleh kebudayaan sebagai sebuah kapital yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan kebangsaan.

Penyeragaman aksara yang terjadi dalam pemerintahan kaisar pertama Tiongkok Qinshihuang di abad ke 4 sebelum Masehi di Tiongkok juga dapat dikatakan sebagai langkah intervensi pemerintah dalam kebijakan kebudayaan demi kepentingan unifikasi. Bagamana pemerintah Arab Saudi melarang pemutaran dan pertunjukan musik di tempat umum juga merupakan sebuah kebijakan budaya. Namun demikian tidak selamanya kebijakan kebudayaan berpijak pada hegemoni dan represif. Fidel Castro yang mengangkat tematik ‘Revolusioner’ dalam seni sebagai jargon kebijakan kebudayaannya ternyata lebih bersifat inklusif dibandingkan apa yang mungkin dibayangkan orang (Rebecca Gordon-Nesbitt, 2015, ‘To Defend the Revolution is to Defend Culture’). Dalam masyarakat demokratis kapitalis yang cukup populer dewasa ini, kebijakan kebudayaan pun juga mengarah kepada keterbukaan dan demokrasi kebudayaan dan condong kepada pemikiran nilai kapitalis.

Di mana kebijakan kebudayaan dibuat?

Kebijakan kebudayaan sebenarnya dapat dilakukan di mana-mana dan otoritas manapun, baik yang berada dalam tingkatan lokal, regional, nasional maupun trans-nasional. Dalam tataran kenegaraan terdapat dua pendekatan pembuatan kebijakan yang biasanya berdasarkan pandangan atas hierarki, yang pertama adalah sentralisasi yakni kebijakan dibuat oleh otoritas yang dianggap tertinggi dan memiliki pengaruh paling besar dengan pendekatan top-down. Prancis adalah salah satu negara yang sukses melakukan pendekatan sentralisasi seperti ini. Di sisi lain juga ada pendekatan yang lebih bersifat desentralisasi, yakni dilakukan penyebaran otoritas dalam pembuatan kebijakan budaya, di mana banyak kebijakan dilakukan dan dilaksanakan di tingkat lokal dengan pendekatan bottom-up.

Namun demikian biasanya terdapat kelaziman di mana negara mengambil peran aktif untuk mendefinisikan secara umum kebijakan kebudayaan di tingkat negara, lalu kemudian melakukan distribusi kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di mana pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menjalankan dan menentukan arahnya sendiri dengan pemerintah di tingkat pusat berperan sebagai penyelia. Salah satu negara yang melakukan hal ini adalah Jerman dengan Pemerintah Federal sebagai pemerintah pusat, dan pelaksanaan dilakukan pemerintah negara bagian. Di Amerika Serikat sedikit berbeda dengan pemerintah menetapkan mekanisme pasar sebagai penggerak utama. Di Inggris, lebih banyak menerapkan sistem campuran termediasi.

Bagaimana kebijakan kebudayaan terbentuk dan dilaksanakan?

Kebijakan kebudayaan terbentuk lewat interaksi sosial masyarakat dengan otoritas yang melingkupinya. Karenanya aspek politik tidak bisa lepas dalam proses formalisasi kebijakan kebudayaan yang terus berproses dalam sejarah yang menghasilkan pandangan, peraturan dan regulasi yang dirasa diperlukan. Dalam hal ini memang tidak ada standar baku bagaimana hasil jadi kebijakan kebudayaan karena kebijakan kebudayaan dibentuk secara hidup sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bahkan kebutuhan pemerintah pada saat itu.

Pada pelaksanaannya, kebijakan kebudayaan dapat mengambil empat bentuk. Yang pertama adalah visi dari bagaimana persepsi akan kebudayaan itu sendiri dan bagaimana kebudayaan itu harus dikembangkan. Yang kedua adalah lahirnya regulasi, prosedur dan inisiatif yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan kebudayaan itu sendiri yang bisa menyangkut berbagai bidang finansial, politik maupun sosial. Yang ketiga adalah lahirnya institusi yang kemudian menjadi pelaksana harian dari kebijakan-kebijakan kebudayaan yang ada. Yang keempat dan yang terakhir adalah kegiatan kebudayaan itu sendiri yang kemudian menjadi manifestasi kebijakan yang dilaksanakan dan kemudian memiliki dampak kepada perilaku budaya manusia yang bersentuhan dengan kegiatan kebudayaan tersebut.

Mengapa perlu mengerti kebijakan kebudayaan?

Kebudayaan, baik pandangannya sebagai ‘high-culture‘ yang dipandang memiliki nilai estetika tinggi maupun ‘low-culture‘ yang dipandang lebih luas soal budaya kehidupan umum (meskipun dikotomi ini sudah perlahan luntur), sudah barang tentu menjadi bagian dari kehidupan pribadi, kelompok maupun masyarakat. Campur tangan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam kebudayaan dan ideologi kemudian dapat dipandang secara kritis. Apapun bentuk kebijakan selalu memiliki dua sisi mata uang (positif-negatif), sehingga adalah perlu bagaimana ranah budaya yang dalam sosiologi sudah dipandang sebagai sebuah kapital, disimak dan dilihat secara lebih cermat dan bijak. Interrelasi kebudayaan pada juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara umum, terlebih apabila diformalkan dalam lingkup bernegara.

Dalam pandangan yang sempit, kesenian sebagai bentuk dari budaya juga menjadi ranah yang perlu untuk dilihat ruang lingkupnya secara ekologis. Interaksi berbagai elemen dengan campur tangan berbagai kebijakan yang ada dapat mempengaruhi arah gerak kesenian dan pada akhirnya melihat bagaimana relasi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum akan seni juga. Karenanya studi dalam kebijakan kesenian pun juga perlu untuk disimak.

Panjang dan seru. Indonesia dengan latar kebudayaan yang beragam, dan kondisi geografis yang beraneka ragam dan dipersatukan dalam pemerintahan yang sama sebenarnya sangat perlu memperhatikan bagaimana kebijakan kebudayaan ini mengarah baik dari skala mikro maupun makro dari sekedar melihat pentingnya bangunan ataupun pameran kesenian tradisi di satu daerah hingga kebijakan sebuah negara untuk menyelenggarakan event besar seperti Olimpiade dan bahkan sebuah bangsa menentukan identitas budayanya.

About mikebm (1163 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: