Kabar Terkini

Pasca UP, Dewan Kesenian Jakarta Jadi Kunci

Irawan Karseno, Ketua DKJ

Dengan dibentuknya UP PKJ, yang telah dibahas secara mendalam beberapa waktu lalu,  sebenarnya menyiratkan sebuah peran baru yang harus digarap secara serius. Unit Pelaksana Pusat Kesenian Jakarta menandakan hadirnya pemerintah langsung dalam pengelolaan infrastruktur seni. Monitoring pun perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja pemerintah, juga bagaimana advokasi suara seniman agar tersampaikan pada pemerintah.

Bubarnya Badan Pengelola PKJ yang merupakan organisasi bentukan para seniman sendiri dalam pengelolaan infrastruktur Pusat Kesenian Jakarta menjadi sebuah pertanda yang harus disikapi secara khusus. Dengan hilangnya Badan Pengelola yang lebih fleksibel dan cakupannya menyeluruh, kini dapat dikatakan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta menjadi corong pokok kesenian ibukota, sebagai satu-satunya organisasi yang dibentuk masyarakat seniman namun dikukuhkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur.

Sebagai organisasi berjarak (arms-length) Akademi Jakarta maupun Dewan Kesenian Jakarta yang beranggotakan para seniman, Akademi Jakarta oleh seniman senior dan Dewan Kesenian Jakarta oleh seniman berbagai kalangan, secara mendasar berfungsi sebagai penengah akan intervensi langsung pemerintah di dalam seni. Alangkah pun demikian, pembentukan UP adalah sebuah langkah langsung turunnya pemerintah dalam pengelolaan fasilitas, walaupun dalam kesepakatan UP tidak mengurusi dan mencampuri kegiatan berkesenian. Namun, sinergi yang jelas antara kegiatan kesenian dengan pengelolaan infrastruktur kesenian adalah harga mati yang harus dibina apabila ingin pemberdayaan kesenian dapat berlangsung baik.

Akademi Jakarta yang tersusun atas 10 orang seniman-seniman senior dengan jabatan seumur hidup yang berfungsi sebagai penasihat gubernur akan langkah-langkah strategis pengembangan seni sebagaimana ditulis Parani, JL, dalam disertasinya National Culture and Ethnic Cultures: Government Policy and Performing Arts in 20th Century Indonesia. Namun dalam riwayat Ajip Rosidi “Hidup tanpa Ijazah” anggota Akademi pernah membengkak hingga 27 orang. Dewan Kesenian Jakarta sedikit berbeda. Lebih berfokus pada pengelolaan harian seni, DKJ beranggotakan 26 orang seniman yang diangkat setiap 3 tahun sekali. Hingga kini berikut adalah visi misi Dewan Kesenian Jakarta seperti tertera dalam websitenya.

Visi kami adalah ingin mendorong para seniman untuk mengembangkan kreativitas dan penciptaaan karya seni; menyalurkan berbagai karya seni bermutu kepada masyarakat serta memelihara, mengembangkan dan membangun kesenian di Jakarta. DKJ menjadi payung yang mengayomi, memelihara dan menjembatani masyarakat seni dengan masyarakat umum, agar Jakarta menjadi kota seni terdepan. Selain itu mengakomodasi terciptanya iklim inspiratif bagi para seniman agar dapat mempersembahkan kreativitas kesenian yang bermutu. ~dkj.or.id akses 05/11/15

Berdasarkan gugus fungsinya, DKJ menjadi ujung tombak dalam operasional pengelolaan kegiatan berkesenian di Jakarta. Dan dalam kaitannya dengan pembubaran BP dan dibentuknya UP, kini tercermin dengan lantang bagaimana DKJ juga harus menjadi corong advokasi bagi para seniman termasuk dalam hal pengelolaan dan operasional infrastruktur di PKJ. Hingga kini, fungsi DKJ memang lebih sebagai kurator dan penyelenggara acara dibandingkan sebagai sebuah organisasi advokasi yang cukup spesifik yang terbukti tidak begitu tertanam dalam visi dan misi DKJ yang tertera di atas. Meski sembari waktu, DKJ pun secara aktif menyuarakan suara seniman ke pemerintahan, namun fungsinya tersebut lebih bersifat volunter dan ad hoc sehingga merupakan inisiatif seketika, dan bukan fungsinya yang terutama.

Bekerja sebagai mitra gubernur bersama dengan Akademi Jakarta, peran DKJ memang menjadi sentral terutama dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Dengan peran operasionalnya, DKJ menjadi mitra yang lekat dengan UP dan dengan kantor gubernur dan karenanya harus mengemban fungsi advokasi kepentingan seniman secara lebih aktif di hadapan Pemerintah Daerah DKI yang lebih melebarkan sayap saat ini sembari terus melindungi kreativitas dan kebebasan berkesenian. Kegiatannya pun kini tidak lagi berfokus pada fungsi kuratorial semata namun juga pengawasan terhadap kinerja UP sebagai sebagai pengguna jasa dari UP.

Hal yang sederhana yang sebenarnya yang mendasar yang keluar dari unek-unek seniman terkini akan kinerja UP adalah adalah bagaimana DKJ dapat mengembangkan fungsi opersional DKJ untuk melengkapi peran UP dengan mengelola kerja yang ditinggalkan oleh BP PKJ. Dengan demikian, kepentingan seniman dapat terpelihara terlebih ketika UP pun membatasi lingkup kerjanya sebatas pengelolaan kebersihan dan keamanan serta perawatan. Untuk operasional nyatanya tidak semua dapat dilakukan oleh UP seperti channel penjualan tiket, bantuan pengurusan izin keramaian, izin polisi dan pengurusan pajak pertunjukan.

Selain itu, dua koresponden musicalprom juga sempat mengeluhkan sulitnya menemui PNS yang bekerja di UP karena tidak selalu ada di tempat dan pengelolaan administrasi yang cukup merepotkan. Bahkan ada pihak di dalam UP/pegawai UP yang menawarkan jasa operasional di luar yang tertera di kontrak kepada seniman sebagai biaya tambahan dikarenakan UP tidak menjangkau pengoperasian. Sebuah tindakan yang sebenarnya dapat dimengerti, dikarenakan tidak sembarang pihak bisa mengoperasikan perlengkapan pertunjukan di dalam Taman Ismail Marzuki dan Gedung Kesenian Jakarta. Seniman pun butuh ahli yang menangani teknis operasional tersebut, pegawai UP yang merekomendasikan tersebut juga melakukannya untuk memastikan pertunjukan berjalan baik dan ditangani langsung oleh pihak-pihak yang familiar dengan TIM/GKJ yang adalah rekan-rekan eks staf operasi BP TIM/GKJ yang dirumahkan beberapa waktu lalu. Namun memang proses ini bukanlah hal yang salah, namun dapat menimbulkan persepsi buruk sebagai pungli dikarenakan penarikan retribusi yang tidak tercantum di dalam kontrak. Sebenarnya dalam hal seperti ini DKJ mampu berperan sebagai penengah ketenagakerjaan ini, sehingga prosesnya berlangsung netral.

Ini baru hal-hal kecil yang sebenarnya mampu dilakukan oleh DKJ sebagai mediator seniman dan juga advokasi kepentingan seniman. Dan setelah itu, menanti tugas yang lebih berat yakni untuk sungguh menjadi jembatan komunikasi dan advokasi seniman dengan pemerintah daerah khususnya Gubernur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sepertinya harus menjadi tugas utama yang resmi dan intens dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta saat ini. Sebuah tugas yang tidak mudah dan semakin penting sejak turun langsungnya pemerintah di jajaran kesenian saat ini.

About mikebm (1163 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: