Kabar Terkini

Empat Model Kebijakan Budaya: Indonesia Mau yang Mana?


Kebijakan budaya bertumbuh dan peran serta pemerintah sebenarnya bertumbuh sejalan dengan berkembangnya paradigma welfare state. Paradigma ini bertumbuh banyak di Eropa di mana negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk terlibat menjamin kesejahteraan masyarakat setelah Perang Dunia II. Tidak heran sejalan dengan lahirnya kebijakan pendidikan, kebijakan pelayanan kesehatan, muncul pula kebijakan seni dan budaya.

Kini di Indonesia pun kisahnya hampir serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengarah pada pembentukan welfare state lewat kebijakan subsidi yang lebih terarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama lewat pendidikan, dan perlindungan kesehatan. Peran pemerintah pun kembali dikaji secara lebih spesifik terutama dalam cakupannya melindungi kepentingan orang banyak, salah satunya di bidang budaya dan seni. Karenanya juga menyeruak saat ini wacana akan pentingnya peran aktif pemerintah dalam membangun seni dan budaya Indonesia.

Namun sebelum kita terlibat lebih jauh dalam diskusi peran pemerintah dalam seni budaya Indonesia dan pendekatan kebijakan yang dapat diambil, mungkin alangkah baik apabila kita melihat beberapa model kebijakan budaya yang dikelompokan oleh Hillman-Chartrand & McCaughey di tahun 1989 sebagaimana dikutip dari sini. Negara-negara umumnya memilih salah satu model kebijakan budaya ini dan kemudian menyesuaikannya dengan kondisi lokal:

  1. Negara fasilitator: Negara fasilitator umumnya menerapkan kebebasan secara lapang, dimana peran negara jauh diminamilisir. Dalam hal ini negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan budaya, namun memiliki akibat pada kebijakan budaya, semisal dengan memberlakukan pemotongan pajak untuk para filantropis dan donatur baik pribadi maupun korporat. Negara pada dasarnya hanya memberikan insentif kepada para pendukung seni. Negara fasilitator sangat erat kaitannya dengan ideologi neoliberal yang dianut oleh Amerika Serikat di mana negara tidak berperan langsung dan menyerahkannya kepada pihak swasta untuk berjibaku dalam mekanisme pasar. Di sini peran pasar dan keinginan market menjadi yang terutama, sehingga umumnya membelenggu kreativitas dan keberanian dalam mengambil resiko.
    .
  2. Negara Patron: Sistem ini umumnya banyak dianut oleh negara-negara Persemakmuran seperti Inggris, Kanada dan Australia di mana peran pemerintah dalam mendukung seni dijalankan lewat ‘arms-length organisation’, yaitu dewan kesenian. Dewan kesenian yang berdiri secara quasi independen menjadi tangan pemerintah dalam mengelola dukungan dan strategi kebudayaan. Pemerintah sendiri terlibat dengan memberikan arahan umum dan subsidi bagi kegiatan seni namun arahan umum ini diterjemahkan oleh dewan kesenian untuk diimplementasikan oleh kelompok-kelompok seni independen. Dewan kesenian yang independen ini pun bertanggung jawab dalam mengalokasikan subsidi pemerintah. Umumnya negara-negara patron ini tidak hanya mengandalkan subsidi pemerintah, namun juga keterlibatan elemen swasta dalam mendukung kegiatan seni.
    .
  3. Negara Arsitek: Dalam sistem ini peran serta pemerintah menjadi sangat sentral dalam perkembangan seni dan budaya. Negara lewat departemen kebudayaannya menentukan langsung bagaimana arahan seni dan budaya serta mendukung langsung badan kebudayaan yang sejalan dengan visi misi pemerintah. Di sini pemerintah mengintervensi langsung kegiatan seni budaya lewat Kementeriaan Kebudayaan sehingga dapat mengarahkan kegiatan seni budaya. Dalam kondisi ini umumnya seniman ditempatkan sebagai pegawai negeri sipil, mengabdi pada tujuan negara yang menguasai hampir 90% dari permodalan untuk kesenian. Di satu sisi seniman tidak perlu mengabdi pada kemauan pasar, namun kebebasan pun juga tidak bisa sepenuhnya diraih karena keterlibatan pemerintah dan status seniman di negara tersebut di mata pemerintahan. Negara seperti Prancis, Jerman dan Belanda menganut sistem ini. Ketergantungan yang besar pada peran negara mampu menyusutkan peran swasta dan menyebabkan kegiatan seni bergantung sepenuhnya pada kondisi perekenomian negara.
    .
  4. Negara Insinyur: Dalam sistem ini peran pemerintah menjadi yang terutama dan satu-satunya. Pemerintah berperan langsung dalam memonitor dan menjalankan kebijakan kebudayaan dengan ketat. Pemerintah pula yang kemudian berperan sebagai pemilik dari produsen-produsen kegiatan seni, menentukan langsung apa yang layak apa yang tidak layak. Kontrol pemerintah yang ketat berbuah ketergantungan penuh pada pemerintah dan bagaimana kebudayaan dilihat sebagai bagian dari rekayasa sosial dari pemerintah. Seringkali kebijakan budaya dalam sistem ini berat terpolitisasi sehingga memenjara kebebasan seniman untuk berekspresi. Seniman pun menjadi pendukung sepenuhnya agenda pemerintah dan keterlibatan swasta umumnya diminimalisir. Peran ini umumnya banyak diberlakukan negara sosialis-komunis dengan mengedepankan aspek sosialisme dari seni. Uni Soviet, Kuba, RRC dan Korea Utara adalah sebagian negara yang menerapkan kebijakan budaya ini.

Setiap negara umumnya berpegang pada masing-masing konsep ini dan kemudian mengadaptasinya sesuai dengan lokalitas dan karakteristiknya. Menurut Anda di manakah letak Indonesia saat ini?

About mikebm (1165 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: