Kabar Terkini

Menelaah Kebijakan, Membedah Pengelolaan


~ Menjawab ajakan berpikir Ananda Sukarlan

“Persoalan Indonesia perlu dijawab dengan solusi Indonesia,” demikian tulis Ananda Sukarlan. Persoalan yang ia angkat dalam artikelnya di Koran Kompas, 5 Januari 2016, Ananda Sukarlan mengajak pembaca untuk berpikir mengenai solusi Indonesia untuk Indonesia dalam manajemen seni. Dalam tulisan kali ini sebagai seorang mahasiswa manajemen seni dan kebijakan budaya yang kini menimba ilmu di Eropa, saya akan sedikit menjawab ajakan tersebut dalam sedikit pemikiran yang sejalan namun juga sedikit berbeda.

Persoalan manajemen seni di Tanah Air bukanlah persoalan yang mudah untuk dijawab secara mikro terlebih secara makro. Namun pernyataan mendasar yang dipaparkan Ananda Sukarlan bahwa persoalan Indonesia perlu dijawab dengan solusi Indonesia adalah pernyataan yang tepat. Persoalan setempat dalam pengembangan seni memang hanya dapat dijawab dalam ruang lingkupnya.

Dalam tataran mikro, setiap organisasi tentunya berjuang untuk dapat bertahan hidup dengan mengembangkan apapun yang mereka miliki untuk menjawab tantangan sekaligus mempertahankan eksistensi mereka. Dan keinginan untuk bertahan hidup ini yang akan mendorong mereka untuk beradaptasi sesuai keadaan di mana mereka berada. Dan di Indonesia di mana kesenian belum berada dalam prioritas pemerintah, kecermatan seorang entrepreneur seni yang tanggap menggali kemungkinan pendanaan menjadi krusial.

3d human with a red question mark

Dalam paparannya Ananda Sukarlan mempermasalahkan kesalahan pemasaran dan manajemen seni yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang berfokus pada pendanaan lokal lewat pemerintah daerah. Namun perlu dicermati bahwa problematika menurunnya minat publik Eropa terhadap musik seni bukanlah dikarenakan pemasaran dan manajemen seni, namun merupakan sebuah cerminan bawaan dari kebijakan publik beberapa negara di Eropa, terutama negara-negara seperti di Jerman, Belanda serta Prancis yang menganut model kebijakan arsitek (penjelasan dapat dilihat di artikel sebelumnya). Perlu dicatat bahwa tidak semua negara di Eropa menerapkan model kebijakan yang sama dalam pengelolaan budaya.

Di Jerman dan Prancis, pendekatan kebijakan seni arsitektek adalah peran serta langsung pemerintah dalam kebijakan budaya dan operasional kebijakan budaya tersebut secara langsung. Karenanya dalam organisasi-organisasi kebudayaan utama, pemerintah lokal memberikan sokongan langsung lewat penerimaan uang pajak untuk organisasi-organisasi kebudayaan ini. Jumlahnya pun tidak main-main, hampir seluruh penerimaan mereka tidak bergantung dari penerimaan tiket. Tiket dapat dikatakan sebagai bonus pendapatan. Harus dikatakan pula bahwa negara-negara seperti ini umumnya dikenal dengan beban pajak yang besar hingga mencapai 40% dari pendapatan pribadi. Karenanya sajian kebudayaan menjadi hak dari publik dengan harga tiket yang murah meriah.

Sayangnya tantangan dari sistem ini adalah banyak organisasi seni besar kemudian lebih berfungsi sebagai sebuah badan penyelenggaraan daerah yang mengkonsentrasikan diri pada relasinya dengan politik setempat untuk menjamin keberadaan mereka, sedang penonton sebagaimana jumlah uang yang tidak seberapa, tidak seberapa pula mendapat perhatian. Sebagaimana hukum Pareto dalam bisnis, organisasi seni pun bertindak demikian, berkonsentrasi di mana potensial sokongan berada.

CultureWordCloudKegiatan seni pun berada di belakang penonton sebagai sebuah mekanisme infrastruktur yang berjalan dengan tenang di belakang seperti layanan rumah sakit di negara dengan kebijakan kesejahteraan publik. Kalau ingin menonton, gedung opera dan gedung konser siap menjemput dengan biaya yang minimal. Di satu sisi, masyarakat menjadi tidak sadar akan keberadaan organisasi ini. Namun di sisi lain, kebebasan seniman pun cukup terjamin. Mereka bebas membuat karya apapun, yang tereksperimental sekalipun tanpa harus khawatir mengisi bangku-bangku kosong di dalam ruang opera. Selama mereka mendapat kepercayaan dari birokrasi untuk pentas dan tidak menyinggung kekuasaan, ruang mereka berekspresi sangat luas bahkan tanpa halangan preferensi audiens. Di sinilah banyak eksperimentasi-eksperimentasi yang berani dan berkarakter dapat muncul.

Permasalahan yang muncul adalah ketika dalam kasus negara arsitek mengalami hantaman krisis ekonomi seperti yang dialami Eropa secara berkepanjangan saat ini. Di saat negara mengalami pengetatan anggaran yang pertama terpukul adalah sektor yang berada dalam prioritas yang lebih rendah dalam belanja negara. Dan yang paling rentan dalam jaringan kesejahteraan publik adalah sektor seni dan budaya. Jaminan kesehatan maupun pendidikan gratis adalah dua hal yang sulit untuk diganggu gugat. Sehingga yang pertama terkena pemotongan adalah sektor seni. Apabila demikian, seringkali keputusan ini adalah keputusan nasional di mana pemerintah lokal tidak memiliki wewenang dan sektor seni daerah juga tidak memiliki pengaruh. Alhasil banyak organisasi seni pun kocar-kacir karena mereka tidak memiliki cukup pengalaman mengelola dana dari swasta, positioning harga dan target audiens. Karenanya memang dituntut fleksibilitas dalam organisasi seni ini, sebuah perubahan birokrasi yang signifikan. Tentunya tidak mudah.

Menilai bahwa sistem kebijakan ini salah adalah sebuah generalisasi terlampau jauh, apalagi menimpakannya pada marketing dan manajemen. Sokongan subsidi pemerintah yang besar dan perannya yang hampir monopoli menjadikan posisi organisasi seni dalam negara-negara ini berseberangan jauh dengan posisi seniman dan seni dalam negara-negara liberal. Bahkan di Indonesia harus dikatakan kebijakan seni lebih bercorak neo-liberalis di mana pasar dan pemodal besar memegang kendali atas seniman. Sejauh apapun seniman menolak pendapat ini, di satu sisi pasti ada terbersit di kepala meskipun sekelebat, bagaimana karyanya bisa diterima pasar dan pemodal swasta. Seni pun perlahan bisa jatuh ke dalam jurang entertainment for the masses yang tidak berani melawan arus pemodal tersebut. Kedekatan banyak seniman ‘sukses’ Indonesia dengan pemegang modal menjadi pemandangan yang biasa, karena dengan itulah mereka dapat bertahan dan bergerak bersama dengan pasar.

Dalam kerangka berpikir ini seharusnya dapat dicermati bahwa bukan permasalahan dalam manajemen namun persoalan akibat sistem kebijakan dan perekonomian pemerintah beberapa negara ini yang membuat organisasi terlena. Hakikatnya sistem yang sudah ada dengan subsidi pun adalah baik, namun perubahan sistem secara tidak langsung mengubah percaturan organisasi dan strategi mereka ke depan. Pada dasarnya seniman di mana pun berada, seperti diskusi penulis dengan rekan kontributor Hazim Suhadi, adalah entrepreneur oportunis. Ia akan mendekat pada di mana ada kekuasaan dan kapital yang akan mendukungnya untuk berkarya dan produktif. Yang kurang lincah tanggap dan merapat, perlahan ia akan tergerus. Demikian juga dengan organisasi seni secara mikro. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir yang mungkin disimak oleh Ananda Sukarlan adalah 5 tahun di mana krisis ekonomi yang berkepanjangan memaksa organisasi bertransformasi, sebuah situasi nisbi yang sulit untuk dinilai.

Lantas,bagaimana solusi Indonesia? Jawabannya bukan pada tataran mikro, melainkan pada tataran makro dalam kebijakan budaya. Tulisan selanjutnya esok hari, penulis akan mengupas bagaimana seharusnya Indonesia bersikap.

About mikebm (1164 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: