Kabar Terkini

Solusi Indonesia Berkaca Pada Konstitusi


~ Menjawab ajakan berpikir Ananda Sukarlan

“Persoalan Indonesia perlu dijawab dengan solusi Indonesia,” demikian tulis Ananda Sukarlan. Persoalan yang ia angkat dalam artikelnya di Koran Kompas, 5 Januari 2016, Ananda Sukarlan mengajak pembaca untuk berpikir mengenai solusi Indonesia untuk Indonesia dalam manajemen seni. Dalam tulisan pertama penulis mengkaji pendapat Ananda Sukarlan dalam melihat persoalan manajemen dan marketing, namun dalam tulisan ini penulis akan sedikit menjawab seperti apakah solusi penyelenggaraan seni yang sungguh Indonesia.

Sejatinya dalam pengelolaan seni, kebijakan seni dan budaya Indonesia berada dalam kuadran fasilitator campuran. Pemerintah meskipun terlibat secara aktif lewat kementerian dan dinas-dinas di bawahnya namun secara umum mengambil jarak dalam pengelolaan budaya dan melepaskannya supaya masyarakat terlibat memilih.Keterlibatan masyarakat seperti ini adalah hal yang baik di mana budaya sebagai aset masyarakat, dikembangkan pula oleh masyarakat.

Karena itu baiklah apabila kita melihat bagaimana seharusnya pengembangan kebijakan budaya dan seni di Indonesia dengan berkaca pada konstitusi:

Undang-undang Dasar 1945 (pasca-amandemen)

Pasal 28C

  1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

  1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dikarenakan topik kebudayaan baru menjadi topik Rancangan Undang-undang, kita akan banyak membahas dari dasar konstitusi ini. Dalam pasal 28C ayat 1, tergambar bahwa setiap orang dijamin haknya untuk mengembangkan diri dalam hal ini negara menjamin hak warga negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya lewat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni budaya.

Secara menarik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan manusia menjadi faktor yang penting sebagai seorang warga negara Indonesia. Namun dari cara pandang yang lain juga kita dapat melihat bagaimana peranan seni diakui negara sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan. Karenanya pemerintah seperti tertera dalam pasal 32 ayat 1 menjamin kebebasan masyarakat untuk hidup berbudaya, dan dalam aspek ini berhak pula mendefinisikan nilai-nilai budayanya dan berperan aktif mengembangkan nilai tersebut.

Dalam pasal ini sebenarnya cukup menarik karena secara tidak langsung konstitusi mengarahkan tanggungjawab berbudaya kepada kekuatan rakyat dengan keikutsertaan rakyat sebagai pemeran utama dalam pengembangan budaya dan seni. Di sini dapat dicermati pula, pemerintah mengambil tempat sebagai pengawal kebebasan tersebut namun tidak secara eksplisit menyatakan diri terlibat dalam pengembangan budaya dan seni. Hal ini agak sedikit berbeda dengan UUD sebelum amandemen yakni:

Pasal 32  Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Diskusi tentang kebudayaan akhirnya bergerak sejalan dengan amandemen konstitusi. Salah satu alasan utama untuk melakukan amandemen ini adalah untuk mengakui peran pemerintah yang terlalu mendalam dalam mengemukakan wacana budaya nasional pada zaman Orde Baru sehingga pada akhirnya mengikis pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Pemerintah akhirnya bergerak mundur dari keterlibatan langsung dalam memajukan budaya dan seakan bertindak sebagai wasit di pinggir lapangan. Dan kebijakan ini yang agaknya memang dijalankan pemerintah Indonesia di mana kebudayaan dilepas untuk hidup dan bergeliat masing-masing, dengan fokus pada kebudayaan tradisi tanpa menafikkan kebudayaan lain yang berasal dari luar negeri, tanpa intervensi. Hanya satu tolak ukur yang diakui pemerintah yakni arus globalisasi dan modernisasi, sebuah mosi yang secara eksplisit tergambar dalam UUD:

Pasal 28I Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban.

Namun demikian, perlahan kebijakan semacam ini mengarah pada kebijakan liberal. Sistem pun secara tidak langsung berpihak pada kebijakan budaya neo-liberal di mana swasta pemegang modal mampu mengarahkan konsentrasi budaya dan persepsi budaya dan seni di masyarakat. Seniman yang didukung kapital swasta lah yang dapat maju, seperti juga kita melihat kebijakan media kita saat ini yang dikuasai oleh konglomerasi yang memiliki bias, sebagaimana tergambar dalam tahun demokrasi 2014 kemarin. Kesenian pun yang digarap secara serius oleh banyak seniman, tidak sedikit yang menjadi ‘mainan’ para pemilik modal.

Dalam perekonomian, Indonesia yang menganut sistem campuran di mana pemerintah membentuk sektor publik yang mengelola kapital pun perlahan bergeser ke arah kanan di mana liberalisme menjadi hal yang biasa. Peran pemerintah pun semakin minimal, sedangkan upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi pun perlahan terlupakan. Sisi ‘Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dari sila ke-5 perlahan hilang dan tergantikan oleh kekuatan kapital.

Karena perbedaan cara pandang sosiopolitis inilah sebenarnya kita tidak serta merta dapat menyalahkan satu sistem di negara Eropa seperti Jerman dan Prancis dan membandingkannya dengan Indonesia. Sebagai negara yang lebih kecil sebenarnya lebih memudahkan bagi mereka untuk membentuk arahan strategi kebudayaan mereka. Namun bagi Indonesia yang luas ini, justru kebijakan budaya adalah sebuah keniscayaan dalam langkah desentralisasi. Di sini peran sektor publik yang dilindungi oleh pemerintah daerah, digerakkan oleh badan yang mewakili kepentingan publik menjadi penting dalam pengembangan seni dan budaya. Pemerintah pun tidak boleh serta merta cuci tangan dan membiarkan sektor budaya dan seni berjalan sendirian.

Cara pandang yang dikemukakan Ananda Sukarlan adalah cara pandang praktisi yang tercermin dalam pendekatan liberal, sebuah pergerakan di mana masyarakat dunia semakin condong ke sana. Dan adalah pantas bagi seorang seniman untuk melihat ke sana sebagai salah satu cara mempertahankan hidup. Kalau menunggu campur tangan pemerintah, bisa-bisa seniman akan mati kelaparan lebih dahulu.

Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah hanya akan abai akan konteks kebudayaan dan kesenian Indonesia? Karena pada saatnya nanti pengabaian ini akan berharga jauh lebih mahal, dunia akan semakin seragam dan nilai tambah seorang Indonesia dan juga identitasnya pun akan dengan mudah dipertanyakan.

About mikebm (1164 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: