Kabar Terkini

Pajak: Mengapa Seni Bukan Prioritas Pemerintah?


Bicara mengenai profesi seniman, meskipun seringkali bersifat pegawai lepas, termasuk golongan kelas menengah yang menerima penghasilan yang terbeban pajak. Pertanyaan sederhana yang sering dipertanyakan adalah mengapa seni tidak pernah jadi prioritas dan bagaimana seniman dan musisi menyikapi perpajakan dapat sedikit mengubah prioritas ini.

Di zaman yang semakin riuh dengan tuntutan dan pekikan rakyat untuk pemerintah yang lebih baik, pertanyaan kemudian pun diluncurkan kepada rakyat dan kewajiban mereka membayar pajak sebagai bagian dari keiikutsertaan mereka untuk negara dan pemerintah yang lebih baik. Pertanyaan serupa ini juga ditujukan kepada para pekerja di bidang seni yang juga vokal untuk perbaikan masyarakat dan negara.

Sudahkah Anda melunasi pajak Anda?


Pertanyaan mengapa seni dan dunia kreatif tidak pernah dianggap signifikan dan didukung penuh pemerintah sebenarnya salah satunya dapat dijawab dari lemahnya para penggiat sektor ini untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Salah satu elemen menghitung potensi ekonomi kesenian bagi sebuah negara adalah dengan mencermati penerimaan pajak yang masuk atas sektor tersebut dan seberapa penerimaan ini kemudian dapat berkontribusi dan dikelola untuk pengembangan sektor ini lebih jauh.

Beberapa waktu lalu mendengar dari seorang seniman penggerak seni rupa bahwa pemerintah menaksir ukuran potensi ekonomi seni rupa hanya sebesar 200 juta rupiah per tahun. Padahal ukuran nyatanya di lapangan untuk seni rupa saja adalah 4 triliun rupiah per kuartal di Indonesia. Angka yang sedemikian kecil adalah salah prediksi yang salah satunya disebabkan oleh kesalahan indikator penerimaan berbasis pajak akibat penerimaan pajak yg tidak pernah terlaporkan maupun terbayar atas kegiatan dan transaksi seni rupa.

Melihat indikator penerimaan pajak yang kecil, secara tidak langsung sebenarnya terlihat pula ukuran sektor usaha tersebut. Tidak heran kesenian baik seni pertunjukan maupun seni rupa tidak terlihat dikarenakan dalam indikator tersebut, bisa jadi asumsi besaran ekonominya terlihat insignifikan. Dalam pendekatan kebijakan yang pragmatis, lebih mudah untuk menggenjot penerimaan dari sektor yang sudah besar untuk menjadi lebih besar dibanding menggenjot sektor yang kecil untuk memberikan sumbangsih yang lebih besar. Kenaikan 50% dari 200 juta rupiah hanyalah sebesar 100 juta rupiah, sebuah jumlah yang insignifikan. Namun celakanya adalah besaran 200 juta rupiah tersebut adalah akibat keteledoran dari pelaku-pelaku seni sendiri yang tidak terlibat aktif dalam kontribusi pajak yang seharusnya bisa 80,000 kali lipat besarnya sehingga apabila dari penerimaan pajak, seni rupa contohnya tervonis sebagai sektor yang kering.

Pertanyaan pun mengemuka, apakah kita tahu bahwa pajak kita sudah dipotong atau belum? Setiap dari kita memiliki kesempatan selama 3 bulan sejak akhir tahun kalender untuk menanyakan soal status dan cara pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja. Waktu itu pula dapat digunakan untuk mengkonsolidasi data yang kita miliki, bukti potong, keterangan setor dan pelunasan pajak itu sendiri. Jasa konsultan pajak pun dapat digunakan untuk membimbing Anda dalam pelaporan dan pelunasan pajak sebagaimana disampaikan oleh Adisti Ikayanti dalam komunikasi pribadi.

Tanggal 31 Maret biasanya adalah kesempatan terakhir melaporkan dan melunasi pajak penghasilan perorangan Anda. Tahun ini mungkin berbeda, pemerintah memundurkan waktu pengumpulan hingga 30 April, masih ada waktu satu bulan. Ingin Indonesia lebih baik dan kesenian pun dianggap lebih bernilai dan dikembangkan pemerintah, musisi dan seniman sebagaimana warga negara lain yang bertanggungjawab, diundang untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Jangan teriak “Perhatian pemerintah pada seni musik dan musisi minim” apabila pajak penghasilan Anda pun terselewengkan.

~ “berikan pada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak-Nya…” -Yesus-

About mikebm (1165 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

1 Comment on Pajak: Mengapa Seni Bukan Prioritas Pemerintah?

  1. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assesment, yakni wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri,,perlu diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak masih salah dalam melaporkan SPT baik disengaja maupun tidak. sedangkan SDM yang ada di DJP kurang (dalam hal kuantitas) sehingga tidak mampu meneliti SPT satu persatu terhadap WP yang jumlahnya tidak sebanding dengan SDM yang ada di DJP. Hal inilah yang menyebabkan di DJP terdapat sistem “prioritas” terhadap Wajib Pajak..oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap pajak sangat penting karena menyangkut ketahanan suatu negara (dalam hal finansial).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: