Kabar Terkini

Luruskan Logika Seni dan Budaya di Pemkot Solo


Menarik apabila melihat kisah Pemkot Solo yang memangkas anggaran budaya kota tersebut, dari yang di awal 15 miliar rupiah hingga menjadi 10 miliar rupiah. Efisiensi menjadi dasar pemangkasan tersebut, terlebih pemerintah tidak melihat hasil yang signifikan dalam investasi anggaran budaya tersebut. Namun sesungguhnya ada logika yang harus diperhatikan dan diluruskan dalam kebijakan ini.

Apabila dilihat secara sepintas, kebijakan pemerintah Kotamadya Surakarta untuk memangkas anggaran budaya adalah sebuah langkah yang patut diacungi jempol. Butuh keberanian luar biasa untuk memangkas anggaran, namun perlu disadari bahwa anggaran budaya memang tidak pernah menjadi primadona, terlebih yang kali ini kalah pamor dibandingkan prioritas infrastruktur. Kehilangan sepertiga dari anggaran kebudayaan dianggap sebagai langkah yang masuk akal. 58 kegiatan yang didanaipun menyusut menjadi hanya 20 kegiatan untuk tahun anggaran 2016 ini.

Namun apabila kita lihat dalam kaca pembesar, pemotongan 33% anggaran yang dilakukan pemerintah Surakarta di akhir tahun 2015 lalu sebenarnya memakan korban sekitar 65% dari jumlah kegiatan yang ada. Angka ini pun menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan yang menjadi korban adalah kegiatan yang berskala kecil menengah yang dari segi jumlah cukup banyak namun tidak membutuhkan anggaran yang besar. Kebijakan ini secara tidak langsung juga tentunya mempengaruhi kegiatan akar rumput yang berskala mikro, dikarenakan kirab yang menjadi primadona ini akan digabung satu kelurahan dengan yang lain. Dalam pemikiran ini tentunya harus dipertimbangkan kembali secara lebih utuh, seberapa besar masyarakat yang menerima pengaruh dari kegiatan yang lebih besar. Apakah jumlahnya setara dengan pemotongan anggaran dan reduksi jumlah kegiatan yang ada, ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab dalam studi evaluasi anggaran.

Selain itu, dalam melihat kebijakan seperti ini yang mendasar yang perlu disikapi adalah logika pariwisata yang mendasari pendanaan anggaran kebudayaan di Kota Solo. Dengan mengutamakan pariwisata, terlihat bahwa inisiatif pengembangan budaya lewat anggaran ini lebih tertuju pada pengunjung dari luar kota Surakarta dibandingkan dengan warga Surakarta sendiri. Dalam hal ini, kealpaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya menjadikan kebudayaan sebagai instrumen peningkatan pariwisata dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Kegagalan untuk menarik wisatawan akhirnya menjadi alasan utama dikuranginya anggaran kebudayaan, sebuah cara pandang yang berat sebelah. Kirab Surakarta

Logika pengembangan kebudayaan seharusnya berbeda dengan pengembangan pariwisata. Pariwisata, terutama pariwisata budaya adalah sebuah akibat dari pengembangan budaya. Karenanya pengembangan budaya seharusnya memiliki parameter yang berbeda dengan pengembangan pariwisata. Pengembangan budaya justru seharusnya lebih terfokus pada pengembangan potensi lokal dan diperuntukkan bagi masyarakat lokal, dibandingkan untuk dipertontonkan untuk pariwisata. Masyarakat pun diargumentasikan merasa bahwa kegiatan yang diadakan kini cenderung monoton yang menandakan pengembangan acara ini memang tidak diperuntukkan bagi masyarakat lokal.

Penggunaan parameter jumlah wisatawan menandakan gagal pahamnya Pemerintah Kota Surakarta dalam melihat imbas pengembangan budaya yang seharusnya lebih difokuskan pada apresiasi masyarakat lokal akan budaya. Diagnosis yang sebenarnya perlu dilakukan adalah menghindari logika pariwisata dalam pengembangan budaya. Apabila kegiatan budaya seperti kirab kini dirasa monoton, sebenarnya yang menjadi masalah adalah dalam pelaksanaan kegiatan budaya kirab ini dan kebijakan target penonton yang harus dijawab oleh penyelenggara sehingga dapat lebih mengakar bagi masyarakat lokal dan menghidupkan kehidupan budaya dan seni di Kota Solo. Ataupun apabila kirab adalah untuk masyarakat, berarti terjadi pergeseran nilai yang harus dijawab oleh penyelenggara kirab di Kota Soloini.

Pariwisata budaya justru harusnya malah terpengaruh karena pengembangan kebudayaan, dan bukan jadi semata-mata dasar pengambilan keputusan pengembangan budaya. Pun apabila kirab ini dipertuntukan bagi wisatawan dan logika pariwisata, seharusnya sedari awal pos anggaran ini masuk ke ranah pariwisata dan bukan kebudayaan. Ataukah ini sebuah retorika untuk memotong anggaran hasil mark-up yang jadi sering jadi rahasia bersama jatuh ke tangan oknum-oknum koruptor, terlebih dengan menyatakan bahwa tidak ada pengurangan kegiatan dan hanya ada penggabungan acara? Sedemikian besarnyakah ongkos overhead per kelurahan?

Bagaimanapun, pemotongan anggaran kebudayaan dengan berbasis argumen angka wisatawan adalah salah kaprah, sebuah usaha pembenaran kebijakan yang berlindung pada angka-angka yang tidak berdasar dalam logika yang solid.

About mikebm (1165 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

1 Comment on Luruskan Logika Seni dan Budaya di Pemkot Solo

  1. Reblogged this on kulturequator and commented:

    Apa yang ada di balik pemikiran para regulator di Pemerintah Kota Surakarta ketika memangkas anggaran belanja Kebudayaan dengan alasan tidak mencapai target Pariwisata? Berikut telaah singkatnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: