Kabar Terkini

Pertemuan Presiden dan Budayawan: Infrastruktur Budaya?


Pertemuan kalangan budayawan dengan Presiden di tanggal 23 Agustus lalu mengemukakan kritik kalangan budayawan akan kurangnya infrastruktur kebudayaan di Indonesia. Presiden pun mengakui bahwa ia tidak banyak berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur lunak seperti kebudayaan dan lebih banyak pada infrastruktur keras (baca tempo.co).

“Saya tahu bahwa infrastruktur budaya yang ada di daerah yang saya lihat memang pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berekspresi dengan baik. Taman-taman budaya yang saya lihat sudah ada di beberapa kota/kabupaten tidak memberikan sebuah kontribusi yang kelihatan bagi pembangunan budaya kita,” ungkap [presiden]. ….

“Kita lupa bahwa ada sisi budaya yang juga harus kita perhatikan sehingga ada kebijakan makro kebudayaan Indonesia. Ini yang akan kita rumuskan bersama-sama,” ucap Presiden. …

“Menguatkan kembali diplomasi budaya kita, membangun pusat kebudayaan. Tapi tidak di wilayah urban tetapi juga di desa sehingga muncul pusat kebudayaan, tak hanya di kota tetapi juga di daerah.”  ~Kantor Staf Presiden

Persoalan yang ada kini sebenarnya cukup terlihat dalam perbincangan yang ada. Dalam garis diskusi dalam rilis berita oleh Kantor Staf Presiden sebenarnya cukup jelas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan yakni pembangunan sarana keras kebudayaan seperti pusat kebudayaan. Dalam track record Presiden kini, pembangunan infrastruktur nampaknya tidak menjadi sebuah persoalan besar, selama diikuti intensi yang kuat dari kepemimpinan. Karenanya persoalan pusat kebudayaan dan infrastruktur bergantung pada poin berikut, yakni kebijakan makro kebudayaan.

Poin kedua, kebijakan makro kebudayaan saat ini hanya berada dalam koridor konstitusi tanpa ada halauan yang jelas. Dengan belum hadirnya Undang-undang yang mengatur pengelolaan dan pengembangan budaya, kini kebijakan makro kebudayaan masih simpang siur. Penting untuk menjadi catatan adalah penentuan kebijakan budaya sebagai sebuah infrastruktur adalah bukan untuk menentukan bentuk ekspresi kebudayaan seperti apa yang ditampilkan namun lebih ditekankan kepada kondisi dan atmosfer kebudayaan apa yang perlu dibangun. Hal ini untuk menjamin kebebasan ekspresi seniman dan budayawan serta mendukung tumbuh kembang dari kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini, Presiden kini perlu mendetailkan kembali peran kebudayaan dalam Nawacita sebagai manifesto politik. Dalam poin ini, presiden bergerak agak lambat untuk mengayuh kebudayaan sebagai sebuah sektor yang ia garap dan mendefinisikan agenda kerja untuk sektor kebudayaan yang mendukung manifesto politiknya (lihat kompas.com untuk Nawacita).

Poin ketiga, persoalan taman budaya di daerah yang belum terlihat kontribusinya adalah sebuah persoalan tata kelola, khususnya pengembangan sumberdaya manusia. Kompleksnya persoalan yang sebenarnya meliputi persoalan tertidurnya pusat kebudayaan dan taman budaya di daerah seringkali ditimpakan pada tantangan finansial dan regulasi yang tidak mendukung. Namun perlu disadari bahwa jawaban sebuah permasalahan bukanlah terletak hanya pada kebijakan, namun juga pada sumber daya manusia pengelola taman budaya. Apabila didukung dengan SDM yang cakap, permasalahan finansial dan regulasi dapat perlahan terurai. Saat ini dibutuhkan staf pengelola taman budaya yang sungguh paham akan nilai kebudayaan, pengelolaan infrastruktur kebudayaan dan memiliki jiwa kewirausahaan. Rendahnya prioritas budaya dalam kehidupan birokrasi kita menyebabkan banyak taman budaya dikelola oleh SDM yang tidak memiliki kompetensi dan panggilan untuk bergerak di bidang ini dan kualitas tata kelola yang rendah.

“Saya kira banyak sekali nanti kebijakan makro kebudayaan kita dalam rangka proses pembudayaan manusia,” ucap Presiden. ~Kantor Staf Presiden

Dalam diskusi pembudayaan manusia Indonesia, perlu kejelasan nilai-nilai identitas universal apakah yang perlu dibentuk dalam manusia Indonesia. Selama ini, banyak diskusi kebijakan budaya di Indonesia menitikberatkan pada ciri khas ke-Indonesia-an, sebuah diskusi yang terbilang semu mengingat keberagaman budaya yang tiada batas di Nusantara. Yang menjadi penting adalah nilai kemanusiaan apakah yang harus diprioritaskan dalam pembangunan manusia Indonesia yang berbasis kebhinnekaan dan berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia bangsa ke depan sesuai dengan Nawacita.

Diskusi ini bisa jadi adalah diskusi pembuka dengan para budayawan dan diharapkan menjadi awal langkah cepat pemerintah dalam menggarap segmen kebudayaan ke depan. Namun, proses pelibatan ini juga menandai karakter pemerintahan Jokowi. Apabila kita awas terhadap Nawacita Jokowi dan bahkan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lihat di sini), strategi sebenarnya sudah terpapar dan hanya perlu dirunut kerangka interpretasi dan pelaksanaannya termasuk dalam pembangunan infrastruktur budaya.

About mikebm (1164 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: