Kabar Terkini

Kirim Pegiat Kebudayaan Gagal Karena Mitra


Dua pernyataan terpisah diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan juga Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid terkait gagalnya keberangkatan 56 pegiat budaya ke Selandia Baru yang berbuntut surat terbuka dari pegiat budaya ini kepada Presiden Joko Widodo.

Muhadjir Effendy mengungkap bahwa persoalan gagalnya pemberangkatan ini adalah tanggung jawab pejabat nomor 1 di kementeriannya yakni Sekretaris Jenderal dan mengungkap biang keladi persoalan ini adalah dikarenakan mitra kementerian yang tidak menepati janji (berita di sini).

Dalam kesempatan yang berbeda, Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan inisiatif ini menyatakan persoalan ini dikarenakan mundurnya mitra kerja sama Kemendikbud yakni Kementerian Keuangan lewat badan perpanjangan tangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertanggungjawab dalam banyak pengelolaan beasiswa (lihat di sini).

Persoalan yang memprihatinkan ini kini terungkap semakin jelas, terutama dalam pengelolaan kebijakan budaya Tanah Air. Agaknya inisiatif presiden yang diikuti oleh pergerakan anak buah di level Kementerian tidak tentu diikuti sinergi antara dua atau lebih lembaga negara. Dalam surat 56 Pegiat Budaya, didapati bahwa persoalan disebabkan oleh mundurnya lembaga karena adanya restrukturisasi anggaran. Namun agaknya hal ini bukanlah alasan utama, justru yang tergambar jelas dalam persoalan ini adalah kegagalan birokrasi yang cukup sistemik. 

Gagalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan klarifikasi nasib program menunjukkan bahwa program ini dieksekusi terburu-buru tanpa membangun landasan kerjasama yang mengikat baik bagi LPDP maupun Kementerian Keuangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan banyak peserta beasiswa LPDP yang penulis temui bahwa sistem dalam LPDP tidak terlalu rumit dan terbilang cukup konsisten dalam hal pendanaan kecuali dasar hukum kerjasamanya belum jelas. Peranan LPDP selaku pembiaya juga perlu dikritisi secara lebih mendalam dan menyeluruh. Hilmar Farid sendiri mengungkap persoalan skema pembiayaan yang belum jelas sebagai penyebab permasalahan ini, dan LPDP pun mundur sebagai pembiaya sehingga pihaknya kini sedang mencari solusi pembiayaan yang lain.

Namun kecolongannya Kemendikbud dalam menanggapi dan memberi kejelasan sejak program ini mulai menandakan gonjang-ganjing juga menandakan belum mulusnya komunikasi di dalam tubuh Kementerian dan juga Direktorat Jenderal sendiri. Karena persoalan komunikasi ini, pesertalah yang dirugikan hingga nasibnya terkatung-katung saat ini. Seberapa besar peranan pergantian menteri berpengaruh  dalam hal ini adalah sebuah persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut. 

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid berjanji untuk memberikan klarifikasi hari ini, tanggal 7 September. Mari kita lihat persoalan apa yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan jadi ajang saling tunjuk antar badan pemerintah.

About mikebm (1163 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: