Kabar Terkini

Standar Pelayanan Minimal Kesenian untuk Daerah, Ternyata Ada


Tahun 2013 lalu ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menelurkan sebuah Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian yang harus dipatuhi oleh setiap daerah.

Perlu diingat bahwa standar minimal bukan berarti standar untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesenian. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah apakah implementasi dari Peraturan Menteri ini sudah dilaksanakan oleh para penanggung jawab yakni gubernur, bupati dan walikota?

Operasional ini pun diarapkan dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dan untuk pendanaan, APBN maupun APBD pun dialokasikan untuk pelaksanaan SPM.

Dalam pemerintahan kini, apa kabar ya program ini dan kalau boleh tahu, apakah dampak program ini di masa lalu?

permendibud85-2013standarpelayananminimalkesenian

Iklan
About mikebm (1225 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: