Kabar Terkini

Strategi Kebudayaan Indonesia: Review UU Pemajuan Kebudayaan


Undang-undang terbaru mengenai pemajuan kebudayaan Indonesia mencakup salah satunya Strategi Kebudayaan Indonesia yang diharapkan akan mampu memberikan arahan yang jelas tentang pergerakan kebudayaan Indonesia. Lalu apa yang diperlukan untuk membentuk Strategi Kebudayaan Indonesia?

Strategi Kebudayaan Indonesia sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan no.5 tahun 2017 disusun dengan proyeksi 20 tahun ke depan. Undang-undang pun mengamanatkan bahwa Strategi Kebudayaan Indonesia disusun berlandaskan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di tingkat provinsi yang disusun oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan para ahli. Berisi proses dan metode pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, Strategi Kebudayaan pun harus dilengkapi dengan peta perkembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia, peta sumber daya manusia, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan di seluruh Indonesia.

Keberadaan Strategi Kebudayaan adalah hal baru dalam dunia berbudaya Indonesia. Dengan pendekatannya yang tergolong demokratis, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengembangkan langkah-langkah nyata bagi kebudayaan yang telah lama dinantikan oleh banyak pihak di Indonesia. Pun dengan pengembangan yang desentralistik, pemerintah daerah juga mendapat tanggung jawab untuk ikutserta menjalankan aktivitas pemajuan kebudayaan, sehingga tidak lagi pada inisiatif pemerintah pusat semata.

Dalam kerangka ini, strategi kebudayaan menjadi sangat sentral dalam menggerakkan inisiatif ini. Menyusun strategi kebudayaan tingkat nasional juga menjadi tantangan tersendiri.

Aspek yang perlu dilihat dalam penyusunan Strategi Kebudayaan adalah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang harus disusun dan disampaikan oleh provinsi dari seluruh Indonesia. Pun Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi didasarkan pada dokumen serupa di kabupaten maupun kota. Pembentukan Strategi Kebudayaan yang bersifat bottom-up ini dikatakan mampu membuka ranah yang lebih demokratis, tetapi tentunya memberikan tantangan lain, yakni persoalan waktu.

Dengan bentuk bottom-up, perlu dipastikan seluruh aktor di daerah telah memahami pentingnya strategi kebudayaan ini dan diharapkan mampu membentuk ide baru yakni pokok pikiran kebudayaan yang berakar pada sikap berbudaya daerah masing-masing. Tentunya hal ini tidak mudah, terlebih kebudayaan dalam tataran strategi dan modal belum menjadi bahan percakapan sehari-hari dalam administrasi di daerah. Menunggu daerah untuk merumuskan pokok pikirannya sendiri lalu kemudian membentuk pokok-pokok pikiran untuk menjadi bahan strategi nasional akan membutuhkan waktu ekstra, terlebih untuk dilengkapi dengan pemetaan SDM, Obyek Pemajuan Kebudayaan yang cukup di tingkat daerah.

Apabila elemen fundamental ini dapat diselesaikan, barulah strategi pemajuan secara nasional dapat disusun. Dengan pendekatan seperti ini, secara realistis terlihat bahwa perumusan strategi kebudayaan masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya disahkan dan ditetapkan oleh Presiden. Secara riil dalam jangka waktu menengah, upaya pemajuan kebudayaan akan tetap dilaksanakan secara sporadis tanpa arahan yang jelas secara nasional, sebagaimana dijalankan saat ini oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Tanpa gugus tugas yang jelas yang ditetapkan Presiden lewat Peraturan Presiden untuk menyusun Strategi Kebudayaan ini, mimpi Strategi Kebudayaan masih terlihat jauh. Dan karenanya inisiatif untuk mewujudkan Strategi ini berada di tangan Presiden dan dengan kompleksitas Indonesia dengan 500-an kabupaten kota dengan pemahaman dan tingkat kepedulian yang beragam akan kebudayaan, nampak bahwa Indonesia perlu katalisator yang berperan secara aktif mempercepat proses pembelajaran dan penyusunan ini.

Di sisi lain, upaya-upaya pemajuan kebudayaan oleh pemerintah dapat lebih ditingkatkan karena telah dilandasi dengan aturan baku. Upaya bypass dapat dilakukan untuk mempercepat intervensi pemerintah saat ini. Landasan upaya berbagai instansi pemerintah yang ada saat ini di berbagai lini bagi kebudayaan kini lebih kuat dan peran serta pemerintah dan warga negara pun dijamin oleh Undang-undang. Undang-undang ini juga menjadi perangkat evaluasi beragam legislasi dan peraturan pemerintah pusat maupun daerah di bidang kebudayaan.

Semoga amanat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan ini dapat segera ditindak lanjuti segera.

Iklan
About mikebm (1336 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: