Kabar Terkini

Standar Kompetensi Musisi: Kuantifikasi dan Membatasi?


Standar kompetensi bagi pekerja di dunia musik kini semakin kencang berhembus dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini mulai mendapatkan titik terang dalam menyusun standar kompetensi untuk lebih dari 27 profesi di dunia musik. Penulis pun mendapat kesempatan untuk urun suara dalam penyusunan standar kompetensi ini dan melihat proses dan argumentasi perlunya pendekatan ini secara langsung dalam diskusi tanggal 6 Juni 2018 lalu.

Penulis pernah membagikan pandangan dan keraguannya akan proses sertifikasi kompetensi musisi yang dahulu pernah digagas beragam institusi negeri ini (lihat di sini). Dan setelah sebelumnya melihat sebagai eksternal, baru kali ini penulis melihat dan mencoba memahami preposisi yang hadir dari dalam proses ini.

Dalam diskusi yang diikuti kemarin, dikatakan bahwa proses penentuan standar kompetensi ini bukan untuk membatasi praktik berkesenian, melainkan untuk memungkinkan memilah kompetensi atau kemampuan untuk masing-masing profesi dan apabila memungkinkan, mengkuantifikasinya. Jujur saja dalam diskusi kemarin, kuantifikasi adalah hal yang masih terlalu jauh, namun dalam proses kemarin, mulai terjadi kata sepakat akan unit kompetensi apa saja yang terdapat untuk masing-masing profesi. Atau kata lain, skillset apa saja yang diperlukan untuk profesi ini.

Konvensi kemarin untuk menjabarkan definisi, keterampilan, pengetahuan, dan metode pengujian sebenarnya merupakan titik kulminasi dari proses selama dua tahun sebelumnya yang berawal dari penyusunan tim perumus, perancangan draft, verifikasi komite standar kompetensi, prakonvensi, hingga verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Konvensi kemarin lebih kepada verifikasi ulang kepada para stakeholder sebelum ditetapkan sebagai standar awal.

Menarik bahwa sedari awal, tim perumus mengingatkan pada tim verifikasi yang terdiri lebih dari 100 orang pelaku, akademisi dan perwakilan komunitas/asosiasi, dengan jumlah sekitar 5-6 orang untuk focus group masing-masing profesi, adalah untuk tidak bertele-tele dalam membahas dan langsung menggarap substansi agar kesepakatan bisa didapat segera, Bahkan menurut mereka, lebih baik untuk menyiapkan dasar yang cukup daripada berlama-lama tanpa kesepakatan sama sekali. Pun, SKKNI ini menurut mereka dapat direview di tahun-tahun selanjutnya untuk diperbaiki maupun dikembangkan sesuai pergerakan zaman. Jujur saja, sepertinya arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didorong inisiatif umum Presiden untuk memastikan hadirnya SKKNI berpengaruh terhadap cara pandang para penyusun untuk memfinalisasi proses ini dengan segera.

Menarik bahwa panitia pun mengangkat perspektif bahwa hasil konvensi ini adalah untuk memperlengkapi pendidikan menengah kejuruan dengan standar profil lulusan yang dimaksud untuk masing-masing profesi tersebut. Dengan profil lulusan sekolah menengah kejuruan sebagai catatan utama, tentunya unit kompetensi yang dimaksud dan juga capaian dasarnya juga disesuaikan dengan kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan maupun pendidikan diploma. Meski demikian, capaian dan rubrik yang diperlukan untuk menilai belum ditentukan, akan tetapi arahan adalah agar supaya unit kompetensi yang ditentukan adalah unit kompetensi yang dapat diujikan dan dapat diraih oleh pelaku aktif saat ini, maupun mereka yang akan memasuki dunia kerja.

Menarik bahwa untuk kelompok profesi yang penulis kerjakan, yakni konduktor, panel bersepakat dengan tatacara penilaian untuk setiap unit kompetensi, dan dapat dipilih dari tiga tatacara ini, meski belum mendetail:

  1. Verifikasi portofolio dan wawancara klarifikasi
  2. Demonstrasi dan ujian lisan/tertulis
  3. Penilaian langsung di tempat kerja dan ujian lisan/tertulis

Hal ini adalah untuk membuka keikutsertaan dari pelaku aktif maupun mereka yang belajar dan ingin memilih profesi ini. Unit kompetensi pun tidak untuk menilai aspek capaian artistik/estetika melainkan lebih kepada keterampilan dan pengetahuan yang dirasa perlu untuk dimiliki dan akan dipraktikkan konduktor dalam keseharian mereka, diantaranya: membaca naskah musik, pengetahuan tentang instrumen, mendengarkan, memberikan arahan, hingga manajemen dasar kelompok musik.

Tentu perlu dicatat bahwa tidak semua kompetensi profesi yang dibahas kemarin dapat dicapai melalui pendidikan menengah kejuruan, semisal musikolog, terapis musik maupun pengarah musik. Namun, setidaknya dengan garapan kemarin, setiap peserta dapat melihat ekspektasi kompetensi yang digadang oleh masing-masing profesi dan dapat mulai memikirkan kuantifikasi yang sesuai untuk keterampilan maupun pengetahuan yang mengikuti setiap unit kompetensi dari sebuah profesi. Bagi penulis yang berlatar belakang akademisi, proses ini sangat serupa dengan penyusunan bahan kajian untuk sebuah mata kuliah, meski tanpa elemen rubrik penilaian yang menentukan kuantifikasi nilai.

Lalu apakah standar kompetensi ini akan menghalangi proses berkesenian? Standar kompetensi ini dikatakan bukan untuk menghalangi proses berkesenian dari pelaku, namun untuk memastikan bahwa ada capaian tertentu yang harus dimiliki seseorang apabila ia hendak menjadi seorang musisi profesional. Panitia pun mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus digarap karena standar kompetensi yang dibahas kemarin adalah untuk pelaku musik urban yang bersifat generik dan mengglobal dan bukan mewakili kompetensi musisi tradisi yang sedemikian beragam di Indonesia.

Dalam berbagai kasus, justru musisi tradisi yang dianggap beragam pihak di beberapa negera memerlukan sertifikasi kompetensi untuk dapat diakui dan menembus pasar global. Visa bekerja di negeri asing sulit didapatkan oleh musisi Indonesia meski untuk visa periode pendek karena mereka membutuhkan sebuah sertifikat untuk membuktikan kompetensi mereka, terlebih apabila musisi ini tidak mendapatkan surat undangan dari instansi ataupun organisasi di negara tersebut yang dapat berfungsi sebagai penjamin kompetensi musisi tersebut. Hal ini dapat diperdebatkan lebih lanjut sebagai upaya proteksionis ketenagakerjaan musik dan budaya dari negara tersebut. Namun sebagai negara yang belum memiliki daya tawar tinggi, Indonesia memilih untuk memenuhi persyaratan tersebut dan memastikan perangkat yang cukup untuk memenuhi tuntutan ini.

Tentunya standar kompetisi ini masih menunggu waktu untuk diresmikan. Namun, belum ada jaminan bahwa SKKNI ini akan langsung diserap dan digunakan oleh industri, meski demikian setidaknya RSKKNI yang disepakati kemarin penetapan arah pelatihan pekerja musik profesional pun dapat memiliki arah yang lebih jelas. Terselip pula harapan bahwa SKKNI dapat menjadi titik mula dan setiap organisasi pendidikan dan pelatihan memiliki arahan dan dapat berlomba untuk melampaui standar ini dan menciptakan tenaga kerja musik yang lebih berkualitas di masa mendatang.

Iklan
About mikebm (1337 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: