Kabar Terkini

Standar Kompetensi Profesi Musisi dan Segenap Pertanyaannya


~oleh Aditya Setiadi

Sejak kemarin banyak musisi yang menghubungi saya, bertanya mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang musik yang sedang dalam proses untuk disahkan oleh pemerintah. Apa maksud dan tujuan dikonstitusikannya SKKNI ini? Apakah semua musisi dan praktisi musik yang ada di Indonesia harus mengikuti tes uji kompetensi ini? Saya akan mencoba menjelaskan sekilas berdasarkan pengalaman ratifikasi SKKNI kemarin ini.

Pertama, perlu diketahui bahwa SKKNI ini akan memiliki luaran (output) berupa instrumen uji kompetensi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja dan kompetensi musisi atau praktisi musik sebagai sebuah profesi, mulai dari musisi konser, musisi orkestra, guru musik, musisi tradisi, musisi media baru (new media), penata musik (arranger), pengarah musik (music director), hingga peneliti musik, musikolog, etnomusikolog, terapis musik, bahkan pustakawan orkestra. SKKNI untuk seni sendiri tidak hanya musik, tetapi ada tari, teater, seni visual, dan banyak lagi divisinya (saya kurang paham, berhubung divisi saya adalah divisi musik).

Kedua, kerangka penyusunan SKKNI tidak secara sepihak digagas oleh pemerintah, melainkan usaha pemerintah (Kemendikbud, Kemenaker) untuk meratifikasi Regional Model Competency Standards (RCMS) yang dipublikasikan oleh International Labour Organisation (ILO). Penyusunan SKKNI ini ditujukan untuk melindungi profesi musisi pada saat Indonesia menghadapi WTO 2020 serta perdagangan bebas tingkat AFTA dan AEC 2017. Selain mempersiapkan musisi dalam persaingan profesi antarbangsa, dalam konteks usaha/industri penggunaan tenaga kerja, SKKNI dibutuhkan untuk membantu perekrutan tenaga kerja, penilaian unjuk kerja, membuat uraian jabatan, dan mengembangkan pelatihan relevan bagi kebutuhan industri musik. Dalam institusi pendidikan, SKKNI akan dijadikan acuan pengembangan program dan kurikulum, serta penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

Ketiga, bagaimana seseorang dapat menilai musik? Bukankah musik terkait dengan estetika? Apakah mungkin bagi seseorang untuk menilai “apa itu indah,” atau “apa itu sublim”? Berdasarkan hal inilah maka proses ratifikasi SKKNI Musik dilaksanakan selama berkali-kali, dengan rangkaian debat dan diskusi oleh para ahli musik, akademisi, serta pemerintah. Instrumen uji kompetensi yang nanti akan ditetapkan memiliki banyak sekali kriteria dalam mengukur kompetensi seorang musisi. Prioritas tim penyusun di sini adalah melakukan operasionalisasi konsep yang jelas dan tidak ambigu sehingga kelak instrumen uji kompetensinya tidak menilai musik sebagai sesuatu yang mati dan membantu, atau hanya dilihat luarannya saja berupa “bagus” atau “kurang bagus,” karena hal seperti itu tidak mungkin. Tim penyusun mengusahakan agar instrumen uji ini dapat diterapkan hingga pada level lulusan SMK atau bahkan pada tataran musisi tradisi yang memperoleh ilmu bermusik mereka dari tradisi oral.

Dari beberapa diskusi kemarin ini, rupanya banyak musisi yang merasa bahwa SKKNI ini memiliki urgensi. Ada beberapa contoh:

1. Mr. A adalah pemain seruling tradisi. Ia bercerita bahwa ansambel musik tradisinya pernah beberapa kali ditolak di festival internasional karena para musisinya tidak memiliki sertifikat kompetensi dari pemerintah Indonesia. Rupanya dalam skala global, apalagi dalam acara-acara sekelas festival internasional, sertifikat kompetensi merupakan bekal utama bagi musisi lokal untuk berpartisipasi di dalamnya. Lebih jauh, untuk festival-festival kelas dunia, pihak penyelenggara sudah memiliki manual acuan untuk mengategorikan para musisi masuk dalam Musisi Kelas A, Musisi Kelas B, Musisi Kelas C, dan seterusnya, dan hal tersebut berkaitan dengan honor, penempatan jadwal pementasan, dan sebagainya.

2. Miss B adalah pemain harpa Indonesia yang baru-baru ini diminta untuk menjadi direktur sekolah musik harpa milik anggota keluarga kerajaan Thailand. Pihak sekolah musiknya sangat mendukung persiapan dokumen dan berkas Miss B selama proses aplikasi visa kerja di Kedutaan Thailand. Namun ada suatu hal yang menjadi ganjalan: Kedutaan Thailand meminta Miss B menyertakan Sertifikat Kompetensi Profesi Guru Musik yang dikeluarkan oleh otoritas Indonesia. Berhubung lembaga sertifikasinya belum ada, pihak Kedutaan dapat memahami dan akhirnya menerima ijazah sarjana Miss B sebagai pengganti sertifikat.

3. Ada sebuah orkestra yang hendak mengundang solis terkenal dari suatu negara di Eropa. Setelah menghubungi agensi artisnya, ternyata mereka meminta orkestra tersebut menyertakan sertifikat kompetensi musisi. Pihak orkestra telah menjelaskan bahwa orkestra tersebut telah berdiri lama dan musisi orkesnya telah malang-melintang di dunia pertunjukan musik, bahkan rata-rata pemainnya adalah lulusan sarjana musik dan beberapa di antaranya adalah lulusan musik dari luar negeri. Kalaupun ingin melihat kualitas orkestra ini, silakan lihat video-video pementasan mereka di Youtube. Rupanya agensi tersebut tetap meminta sertifikat kompetensi.

Demikianlah gambaran umum proses SKKNI ini. Tentu mengukur kinerja dan pencapaian seorang pelaku musik adalah hal yang bagi sebagian orang cukup absurd. Apa boleh buat, globalisasi dan perdagangan bebas menuntut demikian. Di sini, tampaknya alasan ekonomi selalu didahulukan di atas segalanya. Namun demikian, pihak musisi dan akademisi harus senantiasa kritis dan memantau proses konstitusi kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu melindungi para pelaku seni, atau jika diibaratkan, seorang pemain saluang yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal akan memiliki perlindungan profesi yang sama dengan seorang pianis lulusan doktoral sekalipun. Oleh karena itu, mari kita semua perhatikan apakah SKNNI ini di kemudian hari dapat menjadi titik tolak yang relevan.

~ Aditya Setiadi adalah musikolog dan dosen Apresiasi Seni Musik dan Vokal Universitas Indonesia. Ia juga tergabung dalam kelompok riset sosiologi pendidikan di UI dan pengajar sejarah musik YPM. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di Universitas Indonesia dan pascasarjana Musikologi di King’s College London, University of London.

Iklan

3 Comments on Standar Kompetensi Profesi Musisi dan Segenap Pertanyaannya

  1. Negara miskin memang harus mengikuti pengaruh industri bebas. Ustad saja mau disertifikasi….

  2. Wisnu Mintargo // 12 Juni 2018 pukul 4:22 am //

    Sebaiknya musisi mendapat pengakuan skkni

  3. Wisnu Mintargo // 12 Juni 2018 pukul 4:30 am //

    Musicology nebdapat skkni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: