Kabar Terkini

Kemenkeu Bebaskan Asing Miliki Galeri Seni dan Gedung Pertunjukan Seni


Pemerintah Jokowi kembali menuai kritik dengan inisiatif lewatpakey kebijakan ekonomi ke-16nya kali ini: melepaskan 54 sub sektor industri untuk dapat 100% dimiliki asing. Lihat berita di sini. MusicalProm mendapati hal yang menarik, yakni: Galeri seni dan gedung seni pertunjukan menjadi salah satu dari bidang usaha yang di mana asing boleh memegang kepemilikan sebesar 100%.

Pemerintah memiliki Daftar Negatif Investasi di mana pemerintah mengatur sektor usaha yang strategis dan tidak boleh sepenuhnya dikuasai asing. Peraturan ini adalah relaksasi dari aturan payung perekonomian Indonesia di mana perusahaan asing tidak dibenarkan memiliki sebuah usaha dengan kepemilikan 100% di Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk melindungi perekonomian dalam negeri terhadap serbuan dana asing dan kepemilikan asing yang berlebihan atas sebuah bidang usaha, terlebih yang memiliki potensi strategis untuk bangsa ini. Peraturan payung yang melarang 100% kepemilikan juga mendorong terjadinya kemitraan pengusaha Indonesia dengan asing yang diharapkan akan menumbuhkan industri lokal dan menjadi kesempatan belajar industri lokal kita dengan industri asing.

Di sisi lain, usaha galeri seni dan gedung seni pertunjukan bukanlah usaha yang terbilang favorit di Indonesia. Gedung seni pertunjukan masihlah langka di Indonesia, demikian juga dengan galeri seni yang umumnya terdapat di kota-kota yang relatif besar. Walaupun visi pemerintah dan banyak elemen masyarakat bahwa kebudayaan Indonesia haruslah digarap dan dikembangkan secara berkesinambungan oleh negara dan elemen masyarakat, namun pada praktiknya Indonesia masih belum mampu menggarap dan mengembangkan budayanya secara optimal.

Salah satu permasalahan yang mengakar adalah belum tersedianya infrastruktur yang layak untuk seni rupa maupun seni pertunjukan di Indonesia. Lemahnya infrastruktur seni dan budaya adalah salah satu indikator dari lemahnya komitmen di bidang tersebut. Bisa didapati, dari kurang atau bahkan tidak adanya jumlah galeri seni dan gedung seni pertunjukan di kota-kota hingga fasilitas atau perlengkapan yang buruk menjadi bukti carut-marut kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk sektor ini.

Di satu sisi, infrastruktur nasional kita tidaklah cukup kuat, pemerintah pun tidak mampu mendukung pengadaan ataupun pemeliharaan yang cukup untuk infrastruktur pertunjukan kita. Bisnis lokal pun tidak melihat bidang ini sebagai bidang yang profitabel dan tidak melihat adanya nilai dalam mengembangkan bidang ini. Di sisi lain, tak ada gerakan yang bisa diambil karena entitas dalam negeri tidak diperbolehkan untuk membuka usaha sendiri dengan kepemilikan mereka di bidang ini. Margin seni pertunjukan dan seni rupa pun tidak serta-merta terlihat cantik, terlebih bagi banyak pebisnis lokal, sehingga opsi kerjasama kemitraan pun tidak tentu terbentuk. Dalam situasi ini, upaya untuk membangun industri di bidang ini menjadi maju kena-mundur kena.

Upaya membuka rantai setan yang tak kunjung putus ini sepertinya diupayakan dengan membuka keran permodalan asing. Secara internasional, industri seni kreatif dalam hal ini seni rupa dan seni pertunjukan umumnya dianggap menghasilkan, terlebih dengan potensi pasar Indonesia yang mencakup 260 juta penduduk ini. Tidak sedikit usaha seni ini pun telah merambah dunia internasional dan telah menjadi brand terkemuka di dunia dengan pengelolaan yang profesional. Investasi penuh mereka sepertinya dilihat pemerintah Jokowi sebagai jawaban akan situasi stalemate ini. Meski demikian, pendekatan ini selain bermanfaat juga membawa persoalan tersendiri.

Pendekatan ini sebenarnya memungkinkan penyelenggaraan kebudayaan Indonesia yang lebih bergeliat. Dengan tata kelola yang profesional dan berstandar internasional, pekerja seni dan seniman kita difasilitasi untuk belajar tata kelola ini dan mengembangkan sayap hingga mancanegara. Seniman Indonesia pun memiliki jalur yang lebih tertata untuk masuk ke pasar internasional melalui pemasaran karya dan fasilitasi pendukung yang mereka dapatkan dari jejaring pengelola infrastruktur fisik berkelas internasional ini. Selain itu, penanaman modal untuk pengembangan infrastruktur ini pun bisa mulai bergulir untuk menjangkau daerah-daerah yang pada saat ini tidak terjangkau jejaring seni internasional.

Meski demikian, investasi 100% asing ini membawa problematika tersendiri. Kita tidak asing dengan bisnis kepemilikan asing yang tidak memiliki visi untuk memberikan dampak sosial bagi rakyat di mana bisnis itu bekerja. Asing pun pada akhirnya bisa saja menguasai kekayaan intelektual seniman kita karena ketidakpahaman seniman kita dalam melindungi karyanya. Juga ada kecenderungan banyak usaha modal asing berfokus pada pengembangan di kota besar sehingga tidak memberikan dampak yang tersebar untuk kesenian tersebut, ataupun tidak memberikan kesempatan pekerja lokal untuk tumbuh dalam organisasi sehingga transfer knowledge pin tidak terjadi. Selain itu penguasaan pasar oleh pihak asing juga menjadi persoalan sendiri di mana profit usaha pun lari ke luar negeri dan tidak diam dan bertumbuh di dalam negeri.

Di sisi lain, pembukaan usaha asing di bidang galeri dan gedung pertunjukan juga menandakan bahwa arahan pengembangan sektor kreatif ini akan terfokus pada penciptaan profit. Meskipun tidak kita pungkiri profit itu penting bagi keberlangsungan aktivitas seni, namun fokus yang berlebihan pada profit justru dapat menjadi sandungan pada perkembangan seni secara umum. Gedung pertunjukan kepemilikan asing ini kemungkinan besar hanya akan menampilkan karya yang akan menciptakan profit semata, hal yang serupa juga akan terjadi di bidang seni rupa.

Kunci dari gerakan ekonomi kreatif adalah terbentuknya ekosistem. Untuk memastikan bahwa ekosistem yang sehat yang terbentuk atas reaksi kebijakan ini, diperlukan upaya nyata di masyarakat untuk menyusun strategi ekosistem agar dapat menjadi komplementer yang sehat dari penyediaan infrastruktur galeri seni dan gedung seni pertunjukan ini. Pembangunan apresiasi, pasar yang membangun, juga mengajukan kompetisi yang sehat akan lebih bermanfaat untuk iklim yang sehat dan kompetitif. Selain itu dewan kesenian dari berbagai lapisan harus mampu secara aktif menyodorkan wacana dan program yang mampu menjadi penyeimbang penyelenggaraan seni dan menjadi inkubator seni pertunjukan yang tidak dibela oleh korporasi raksasa seni rupa dan pertunjukan ini.

Paket kebijakan yang ditelurkan ini bisa jadi menyehatkan, bisa jadi tidak; tergantung bagaimana kita semua mengantisipasi perkembangan bisnis dan perekonomian ini. Yang pasti, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, perekonomian kreatif kita segera akan berhadapan dan berkompetisi dengan dunia. Semoga berhasil.

Iklan
About mikebm (1339 Articles)
An arts journalist, a conductor, an educator, a young arts manager whose passion drove him to leave a multinational IT cooperation to study Arts Administration and Cultural Policy in London and went back to Indonesia to build the scene there.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: